PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 5 April, Satgas Minta Posko Daerah Dioptimalkan

Merdeka.com - Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan bahwa penegakan protokol kesehatan di 15 daerah PPKM telah berjalan dengan baik. Meskipun sudah berjalan dengan baik, namun pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengoptimalkan peran posko di 15 provinsi tersebut.

"Pemerintah terus melakukan optimalisasi posko di 15 provinsi pelaksaanaan PPKM skala mikro berdasarkan instruksi Mendagri tersebut," kata Wiku dikutip dari keterangan resminya, Jumat (26/3).

Dari 15 provinsi itu, Wiku melaporkan bahwa provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur merupakan 3 provinsi terbaik yang menerapkan PPKM mokro. Karena kata dia, 3 indikator penilaian sudah membaik selama 2 minggu.

"Perbaikan terlihat pada indikator penambahan kasus positif, sembuh dan meninggal mingguan," ujarnya.

Selama 2 minggu, ketiga provinsi tersebut berhasil menelan kasus positif dan kasus kematian, sementara itu angka kesembuhannya terus bertambah. Namun, Wiku menambah sejumlah catatan.

"Dampak dari penerapan kebijakan memang bervariasi pada setiap wilayah, tergantung jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut, jumlah penduduk, karakteristik wilayah dan pendekatan yang diterapkan di wilayahnya masing-masing," ucapnya.

Dia pun berharap, seluruh provinsi di Indonesia bisa saling mendukung. Menjelang bulan ramadhan ini, Wiku meminta agar peran Pos Komando (Posko) Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan harus dimaksimalkan. Dia meminta agar sosialisasi protokol kesehatan maupun mengenai penanganan dini terhadap masyarakat yang terinfeksi Covid-19 lebih digencarkan lagi.

Wiku juga mengatakan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada libur panjang.

"Untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang umumnya terjadi saat libur panjang, pemerintah sudah koordinasi dengan lintas kementerian/ lembaga. Baik itu mempersiapkan kebijakan maupun operasional di lapangan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Satgas meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro berjalan dengan baik sesuai instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021. Seperti diketahui, PPKM Mikro diperpanjang mulai 23 Maret - 5 April 2021.

Dalam penegakan protokol kesehatan secara nasional, Wiku mengatakan bahwa pemerintah tetap mengedepankan peran TNI, Polri dan duta perubahan perilaku Satgas Covid-19 di daerah. Semuanya terus melakukan monitoring Kepatuhan, baik kepatuhan individu dan tingkat institusi.