Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP desak DPR segera gelar rapat bahas peninjauan bebas visa

PPP desak DPR segera gelar rapat bahas peninjauan bebas visa Visa Schengen. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP mengusulkan agar Komisi I dan Komisi III menggelar rapat gabungan bersama Menko Polhukam dan kementerian terkait untuk meninjau kembali kebijakan bebas visa. Pasalnya, kebijakan ini rawan disalahgunakan warga asing untuk bekerja di Indonesia.

"PPP sendiri akan mengusulkan ada rapat gabungan lagi antara komisi I dan III dengan Menko Polhukam dan jajaran para menteri," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).

Secara pribadi, Arsul setuju agar ketentuan bebas visa ditinjau ulang. Menurutnya, kesepakatan bebas visa tidak menimbulkan timbal balik ke Indonesia. Contohnya, warga negara Indonesia tidak masuk list bebas visa di negara China.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau saya pribadi berpendapat bebas visa untuk wisatawan china harus ditinjau kembali, alasan saya legal saja. China sendiri setelah dibebaskan visanya tidak resiprokal atau timbal balik. Kalau kita pergi ke Hongkong, China memberikan bebas visa 72 jam, indonesia tidak termasuk dalam list bebas visa itu. Nah kalau fraksi PPP khusus untuk China harus ditinjau kembali, khususnya yang prinsip resiprokal tidak berjalan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali kebijakan bebas visa. Usulan ini menyikapi maraknya buruh asing ilegal asal China di Indonesia.

"Beberapa raker komisi I dengan Menlu kami sudah sampaikan untuk sampaikan ke presiden dan kementerian terkait untuk tinjau ulang bebas visa karena semua bebas visa meskipun itu di komisi III imigrasi," kata Abdul saat dihubungi, Jumat (23/12).

Abdul menilai aktivitas buruh ilegal asal China itu menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Semisal, tidak adanya penerimaan pajak karena tidak terdaftar untuk bekerja di Indonesia.

"Kemenlu kan terkait, penerimaan bukan pajak jadi enggak ada. Kedutaan kita di sana enggak ada dari visa. Yang paling dirugikan Kemenlu," jelasnya. (mdk/tyo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Tegaskan Fokus Pansus Angket Haji soal Visa yang Tidak Sesuai Undang-Undang
Cak Imin Tegaskan Fokus Pansus Angket Haji soal Visa yang Tidak Sesuai Undang-Undang

Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.

Baca Selengkapnya
PPP Merasa Terhormat Disambangi Prabowo, Siap Pindah Koalisi?
PPP Merasa Terhormat Disambangi Prabowo, Siap Pindah Koalisi?

PPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Tentukan Arah Politik, PPP Bakal Gelar Rapimnas dan Bertemu Prabowo
Tentukan Arah Politik, PPP Bakal Gelar Rapimnas dan Bertemu Prabowo

Mardiono mengaku, saat ini PPP fokus menghadapi gugatan di MK.

Baca Selengkapnya
Djarot Sebut Rakernas PDIP Digelar di Tengah Keprihatinan Sisi Gelap Kekuasaan
Djarot Sebut Rakernas PDIP Digelar di Tengah Keprihatinan Sisi Gelap Kekuasaan

PDIP tidak akan ada undangan ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Sederet Isu Strategis di Forum Indonesia-Pasifik, Ada Perubahan Iklim sampai Investasi
DPR Beberkan Sederet Isu Strategis di Forum Indonesia-Pasifik, Ada Perubahan Iklim sampai Investasi

DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya

Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Baca Selengkapnya