Follow
PPP desak DPR segera gelar rapat bahas peninjauan bebas visa
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP mengusulkan agar Komisi I dan Komisi III menggelar rapat gabungan bersama Menko Polhukam dan kementerian terkait untuk meninjau kembali kebijakan bebas visa. Pasalnya, kebijakan ini rawan disalahgunakan warga asing untuk bekerja di Indonesia.
"PPP sendiri akan mengusulkan ada rapat gabungan lagi antara komisi I dan III dengan Menko Polhukam dan jajaran para menteri," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).
Secara pribadi, Arsul setuju agar ketentuan bebas visa ditinjau ulang. Menurutnya, kesepakatan bebas visa tidak menimbulkan timbal balik ke Indonesia. Contohnya, warga negara Indonesia tidak masuk list bebas visa di negara China.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Apa tujuan pertemuan PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Kalau saya pribadi berpendapat bebas visa untuk wisatawan china harus ditinjau kembali, alasan saya legal saja. China sendiri setelah dibebaskan visanya tidak resiprokal atau timbal balik. Kalau kita pergi ke Hongkong, China memberikan bebas visa 72 jam, indonesia tidak termasuk dalam list bebas visa itu. Nah kalau fraksi PPP khusus untuk China harus ditinjau kembali, khususnya yang prinsip resiprokal tidak berjalan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali kebijakan bebas visa. Usulan ini menyikapi maraknya buruh asing ilegal asal China di Indonesia.
"Beberapa raker komisi I dengan Menlu kami sudah sampaikan untuk sampaikan ke presiden dan kementerian terkait untuk tinjau ulang bebas visa karena semua bebas visa meskipun itu di komisi III imigrasi," kata Abdul saat dihubungi, Jumat (23/12).
Abdul menilai aktivitas buruh ilegal asal China itu menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Semisal, tidak adanya penerimaan pajak karena tidak terdaftar untuk bekerja di Indonesia.
"Kemenlu kan terkait, penerimaan bukan pajak jadi enggak ada. Kedutaan kita di sana enggak ada dari visa. Yang paling dirugikan Kemenlu," jelasnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca Selengkapnya
PPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Mardiono mengaku, saat ini PPP fokus menghadapi gugatan di MK.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak akan ada undangan ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.
Baca Selengkapnya
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca Selengkapnya
DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) mendesak muktamar digelar tahun ini untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya