PPP: Jangan Sampai Pemerintah Lebih Membela Kepentingan Pelaku Bisnis PCR
Merdeka.com - PPP meminta pemerintah tidak labil dalam menerapkan syarat perjalanan bagi masyarakat. Sekretaris fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi alias awiek menyebut seringnya perubahan kebijakan hanya membuat bingung masyarakat.
Kebijakan soal syarat penumpang pesawat wajib tes PCR menuai kritik dari banyak pihak. Setelah ramai kritik, pemerintah mengganti aturan tersebut dengan beberapa opsi.
Mulanya, pemerintah menurunkan tarif tes PCR hingga ke angka Rp275 ribu. Terbaru, masyarakat yang berpergian via jalur udara cukup melakukan tes antigen Covid-19.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa banyak orang takut naik pesawat? Menurut para pakar dan psikoterapis, takut naik pesawat terbang bukan jenis kecemasan yang tak mungkin diatasi.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Apa itu PAP? PAP adalah singkatan dari Post a Picture. Dalam hal ini, singkatan PAP sering kali digunakan ketika seseorang meminta orang lain untuk mengirim foto dalam sebuah percakapan daring.
-
Apa tujuan PPPI? Para anggota didik akan dibina untuk menjadi pemimpin bangsanya demi mencapai negara yang berdaulat penuh.
-
Apa yang dicek di PIP? Cara cek PIP dapat dilakukan secara online. Selain mengecek terdaftar tidaknya, Anda juga bisa mengecek status pencairan dana yang diberikan dalam program ini.
“Fraksi PPP menyayangkan sikap pemerintah yang berubah-ubah dalam membuat syarat perjalanan menggunakan pesawat udara sehingga membingungkan masyarakat. Apalagi syarat PCR memberatkan dari aspek harga,” kata Awiek pada wartawan, Senin (1/11/2021).
Awiek mengingatkan saat ini muncul kecurigaan di tengah masyarakat bahwa tes PCR menjadi ladang bisnis bagi pelaku bisnis kesehatan dan Pemerintah.
“Jangan sampai ada kesan pemerintah lebih membela kepentingan pelaku bisnis kesehatan dalam hal ini PCR. Jangan sampai ada kecurigaan publik bahwa alat PCR terlanjur diiimpor sehingga harus didukung oleh kebijakan yang tarik ulur,” katanya
Awiek meminta tak ada lagi perubahan syarat perjalanan terutama untuk moda pesawat yang kerap berubah setiap minggu.
“Terbaru pemerintah tidak lagi menjadikan PCR sebagai syarat penerbangan di Jawa-Bali namun cukup dengan antigen. Tentu ini patut diapresiasi, nmun kedepannya jangan berubah-berubah lagi. Pemberlakuan syarat bisa mengacu pada level PPKM setiap daerah,” kata dia.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal
Baca SelengkapnyaAturan ini dianggap diskriminatif terhadap produk tembakau.
Baca SelengkapnyaSaat ini, sejumlah rekan profesi pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite.
Baca SelengkapnyaKetua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.
Baca SelengkapnyaDesakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.
Baca SelengkapnyaLangkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.
Baca SelengkapnyaDampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.
Baca SelengkapnyaAPJAPI meminta kepada segenap pengelola bandara untuk menyediakan saluran pengaduan penumpang
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Menkes, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK
Baca Selengkapnya