Follow
PPP: Kuis kebangsaan Win-HT langgar UU Penyiaran dan UU Pemilu
Merdeka.com - Dalam sebuah program RCTI yang bertajuk kuis kebangsaan, para penelepon diwajibkan menyebut password bersih, peduli dan tegas, slogan capres dan cawapres Partai Hanura Wiranto-Harry Tanoesoedibjo (Win-HT). Belakangan, diketahui kuis tersebut hanya rekayasa belaka untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Win-HT.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan program itu telah melakukan pelanggaran frekuensi penyiaran. Dia pun menyayangkan sikap stasiun televisi milik HT itu yang masih melakukan pelanggaran setelah ditegur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Itu nyata-nyata bentuk penyalahgunaan frekuensi milik publik untuk kepentingan partai. MNC Grup termasuk RCTI sudah nyata-nyata mendapat sanksi berupa teguran dari KPI," ujar pria yang akrab disapa Romy kepada merdeka.com, Rabu (11/12).
-
Bagaimana incumbent memanfaatkan popularitasnya? Keberadaannya yang sudah dikenal dapat menjadi modal politik yang kuat dalam meraih dukungan.
-
Apa yang dilakukan buzzer dalam politik? Dalam konteks politik, buzzer sering digunakan oleh tokoh atau kelompok politik untuk melakukan kampanye di media sosial dan memenangkan kontestasi politik. Mereka dapat menggunakan opini dan tagar yang sama untuk menyuarakan kampanye atau promosi berskala besar. Namun, perlu diingat bahwa tidak jarang kampanye yang dilakukan oleh buzzer juga mencoba menjatuhkan kredibilitas lawan politik.
-
Apa arti 'kedaulatan berada di tangan rakyat' dalam pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Siapa yang menyebarkan video? NRA sebagai pengambil data dan penyebar.
-
Bagaimana pemilu membantu rakyat kontrol pemerintahan? Dengan adanya pemilu, para pemimpin dan wakil rakyat akan bertanggung jawab kepada rakyat karena dipilih oleh mereka. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi kinerja para pemimpin dan mengubah pemimpin yang dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik melalui pemilu berikutnya.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks tentang Partai Perubahan? Usai pernyataan Anies yang ingin mendirikan partai baru, di media sosial beredar Anies membentuk Partai Perubahan dan mengimbau masyarakat untuk ikut bergabung bersama partai barunya.
Dia yakin, jika stasiun TV yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi tegas KPI. Pihaknya pun berjanji akan terus mengamati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran jelang Pemilu 2014 itu.
"Jika masih bandel, sanksi yang lebih berat menanti dan PPP berada dalam posisi terus mengamati perkembangan ini," tegas dia.
Selain langgar Undang-Undang (UU) penyiaran, dia melihat, Partai Hanura juga telah melanggar UU Pemilu. Dia menjelaskan, dalam aturan UU Pemilu para kandidat dilarang melakukan blocking time.
"Kuis tersebut juga merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan UU Pemilu yang melarang blocking time," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lagu itu dinilai Bawaslu DKI Jakarta melanggar administratif Pemilu 2024 terkait penyiaran video dengan lagu 'PAN PAN PAN' di media sosial dan media elektronik.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai tayangan azan yang memperlihatkan sosok Ganjar bisa diartikan sebagai kampanye.
Baca Selengkapnya
Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya
Golkar mengatakan, seharusnya pemilik televisi memahami etika jelang kontestasi politik 2024.
Baca Selengkapnya
Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Seorang advokat menggugat Pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu
Baca Selengkapnya
Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca Selengkapnya
Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca Selengkapnya