Follow
PPP minta pemerintah buka data soal pelanggaran buruh asing China
Merdeka.com - Persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China yang membanjiri Indonesia terus menyita perhatian. Rumor 10 juta buruh ilegal Negeri Tirai Bambu itu membuat masyarakat resah. Sekjen PPP Arsul Sani meminta pemerintah membuka data rincian soal wisatawan dan pekerja China di Tanah Air.
Arsul meminta Dirjen Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan data-data soal penyimpangan keimigrasian, penyalahgunaan visa kunjungan hingga penyebaran pekerja di sektor-sektor industri.
"Keyakinan psikologis dari elemen masyarakat, pemerintah terbuka saja menjelaskan dalam hal ini dirjen imigrasi dan Menaker, keluarkan datanya yang wisatawan dan pekerja, berikut data penyimpangan pelanggaran keimigrasiannya, di samping overstay juga penyalahgunaan visa kunjungan, bahkan bekerjanya sektor-sektor informal," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Mengapa BP2MI memperjuangkan Pekerja Migran Indonesia? Selama 4 tahun kepemimpinannya, Benny mengaku telah berjuang mengangkat derajat para Pekerja Migran Indonesia, serta memperlakukan mereka selayaknya pahlawan.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
Menurutnya, sejauh ini Indonesia memiliki perjanjian kerjasama dengan China dengan sistem turn key project di beberapa proyek. Pembangunan proyek itu dibiayai termasuk menyediakan tenaga kerja dari China. Arsul meminta pemerintah memastikan seluruh tenaga kerja itu kembali ke China sesuai batas waktu yang telah disepakati.
"Misalnya pembangunan yang kebetulan investornya dari China dengan sistem turn key project, dibangun secara total dibiayai termasuk tenaga kerjanya, yang harus diyakinkan setelah proyek itu selesai semua kembali ke China, itu kan paling alami 6 bulan -1 tahun sudah selesai dan harus kembali," tegasnya.
Ditambahkannya, pemerintah juga harus mengubah kebijakan kerjasama itu dimana buruh China bisa dilibatkan andai tenaga kerja asal Indonesia tidak tersedia.
"Dan harus dijelaskan pemerintah bahwa proyek turn key ini kemudian pemerintah merubah kebijakannya, kebijakan TKA ini diperbolehkan kalau tenaga kerja Indonesia tidak tersedia, TKA hanya pada level manager ke atas bukan di bawah. Ini harus dijelaskan Menaker maupun Dirjen Imigrasi," terangnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menantang BRIN untuk membeberkan data atas pernyataan tersebut.
Baca Selengkapnya
WN China itu baru berada di Indonesia selama dalam hitungan bulan.
Baca Selengkapnya
Menteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca Selengkapnya
Satgas impor ilegal bentukan Kementerian Perdagangan akan menyelidiki data impor tekstil dari China.
Baca Selengkapnya
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca Selengkapnya
Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Kasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca Selengkapnya
dihasilkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Baca Selengkapnya
Bea Cukai tak ingin barang kiriman pekerja migran Malaysia terhambat dan bermasalah
Baca Selengkapnya
Tarif bea masuk sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnya
Melalui aturan ini, ada beberapa barang kategori tekstil dan produk tekstil yang masuk Indonesia dengan mudah.
Baca Selengkapnya
Informasi itu didapat dari Ketua Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya