Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Sebut Kalau Draf Kamus Sejarah Tak Beredar akan Tercetak Tanpa KH Hasyim Asyari

PPP Sebut Kalau Draf Kamus Sejarah Tak Beredar akan Tercetak Tanpa KH Hasyim Asyari KH Hasyim Asyari. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi menilai, alasan kelalaian atas hilangnya nama Hadaratus Syaikh Hasyim Asyari dalam kamus Sejarah Indonesia Jilid I, tidak dapat diterima begitu saja. Sebab hal tersebut bukan suatu bentuk kesengajaan.

"Maka sangat tidak masuk akal jika alasannya karena lupa. Hal tersebut patut diduga sebagai upaya untuk menghilangkan jejak sejarah tokoh Islam pendiri NU," kata Awiek dalam keterangan persnya, Rabu (21/4).

Awiek menambahkan, dalih bahwa buku tersebut belum dicetak dan baru draft, justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan.

Orang lain juga bertanya?

"Seandainya draft itu tidak beredar, maka tidak akan ada kontrol dari masyarakat dan kamus tersebut akan tercetak tanpa menyertakan nama KH Hasyim Asyari," kritik dia.

Awiek, bersama Fraksi PPP pun meminta pejabat berwenang bertanggungjawab atas timbulnya keteledoran yang diduga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.

"Karena hal ini sekaligus menunjukkan ketidakprofresionalan pejabat di kemendikbud," dia menandasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan secara resmi buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Dia menjelaskan buku tersebut diedarkan kepada masyarakat merupakan bentuk salinan lunak yang masih dalam tahap penyempurnaan.

"Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," katanya dikutip dalam laman kemdikbud.go.id, Selasa (20/4).

Dia menjelaskan naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem. Hilmar juga menuturkan hingga saat ini belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," bebernya.

Sementara itu, dia mengatakan pihaknya tidak pernah mengesampingkan sejarah Indonesia. Terlebih kata dia sosok para tokoh. Dia menjelaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang membangun Indonesia termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Sebut Gugatan Kubu Hasto Hambat Penyidikan Kasus Harun Masiku
KPK Sebut Gugatan Kubu Hasto Hambat Penyidikan Kasus Harun Masiku

Sebanyak 514 DPC PDIP menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyitaan buku catatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Baca Selengkapnya
Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Kebijakan Partai hingga Strategi Pemenangan Pemilu
Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Kebijakan Partai hingga Strategi Pemenangan Pemilu

Kuasa hukum kubu Hasto, Ronny Talapessy menyebut, buku catatan tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
514 DPC PDIP Gugat Penyidik Gara-Gara Buku Hasto Disita, Begini Tanggapan KPK
514 DPC PDIP Gugat Penyidik Gara-Gara Buku Hasto Disita, Begini Tanggapan KPK

Pun perihal penyitaan itu juga dilakukan karena kewenangan dari penyidik antirasuah untuk memburu Harun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jimly Buka-bukaan Dokumen Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres
VIDEO: Jimly Buka-bukaan Dokumen Gugatan Syarat Usia Capres Cawapres "Ada Banyak Masalah!"

Jimly kemudian menjelaskan, dokumen yang beredar memang dokumen awal yang belum ditandatangani, dan memiliki banyak kesalahan dalam administrasi

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai 514 DPC PDIP Gugat Penyidik KPK Usai Buku Catatan Hasto Disita
Ramai-Ramai 514 DPC PDIP Gugat Penyidik KPK Usai Buku Catatan Hasto Disita

514 DPC PDIP melayangkan gugatan terhadap penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti

Baca Selengkapnya
Buka Catatan Milik Hasto Belum Dikembalikan, KPK Sebut Masih Diperlukan Penyidik
Buka Catatan Milik Hasto Belum Dikembalikan, KPK Sebut Masih Diperlukan Penyidik

Penyitaan buku catatan milik Hasto tidak ada kaitannya dengan agenda politik apa pun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Melawan Anggap KPK Sewenang Wenang Sampai Sita Buku Pilkada PDIP
VIDEO: Hasto Melawan Anggap KPK Sewenang Wenang Sampai Sita Buku Pilkada PDIP

Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Rony Talapesy melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas terkait tindakan penyidik yang tidak profesional.

Baca Selengkapnya
Respons KPU Terkait Putusan DKPP soal Pemecatan Hasyim Asy'ari Karena Asusila
Respons KPU Terkait Putusan DKPP soal Pemecatan Hasyim Asy'ari Karena Asusila

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dipecat buntut kasus dugaan asusila.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU Bantah Ahli Kubu Ganjar-Mahfud, Dituduh Lakukan Kecurangan Pendaftaran Capres Cawapres
VIDEO: KPU Bantah Ahli Kubu Ganjar-Mahfud, Dituduh Lakukan Kecurangan Pendaftaran Capres Cawapres

Ketua KPU Hasyim Asyari membantah pernyataan ahli yang dihadirkan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Lengkap! Ini yang Bikin Ketua KPU Divonis Melanggar Etik
Lengkap! Ini yang Bikin Ketua KPU Divonis Melanggar Etik

KPU divonis melakukan pelanggaran etik dengan sanksi peringatan keras terakhir

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Ketua KPU Hasyim, DKPP Beri Sanksi Keras Usai Loloskan Cawapres Gibran
VIDEO: Respons Ketua KPU Hasyim, DKPP Beri Sanksi Keras Usai Loloskan Cawapres Gibran

DKPP memutuskan memberikan peringatan keras terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggota KPU lainnya.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS

Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.

Baca Selengkapnya