PPP Sumut kubu Djan Faridz desak Yasonna cabut SK kepengurusan Romi
Merdeka.com - Seratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kabupaten/kota se-Sumut dari kubu Djan Faridz menggelar demo di Kantor Kanwil Kemenkumhan Sumut, Jalan Putri Hijau dan Kantor DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh, Medan, Senin (28/12). Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung.
"Menkumham harus mencabut SK kepengurusan Romahurmuziy dan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz, karena itu merupakan putusan Mahkamah Agung," kata Ketua DPW PPP Sumut, Aswan Jaya.
Menurut massa PPP, saat ini sudah lebih dari 21 hari kerja dari tanggal putusan MA yang dibuat pada 17 November 2015. Sesuai UU Administrasi Pemerintahan, pembatalan keputusan yang diperintahkan pengadilan maksimal 21 hari kerja.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Jadi perbuatan Menkumham ini juga merupakan pelanggaran hukum," sambung Aswan.
Dalam demo ini, masing-masing ketua DPC PPP kabupaten/kota mendapat kesempatan menyampaikan orasinya. Mereka menuntut agar Menkumham melaksanakan putusan MA dan menaati UU Administrasi Pemerintah, yakni membatalkan dan mencabut SK kepengurusan Romahurmuziy.
Para pengurus PPP juga mengecam tindakan Menkumham Yasonna yang dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan. "Yasonna bikin malu anak Medan. Kalau tidak ada kepentingannya, berarti dia bodoh, tidak tahu hukum," kata Ketua DPC PPP Asahan Darwis Sirait.
Pengunjuk rasa juga mendesak Presiden Jokowi sebagai atasan memberikan sanksi kepada Yasonna Laoly, bahkan mencopotnya. "Jika putusan MA tidak juga dilaksanakan kami akan terus berunjuk rasa," sebut Aswan.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca SelengkapnyaYasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaYasonna mengatakan, Megawati sebagai mantan presiden paham betul pergantian reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Baca SelengkapnyaKetua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menjawab kabar dirinya masuk kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaSalah satunya Menkumkam Yasonna Laoly yang digantikan oleh Supratman Andi Atgas, politisi Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaYasonna memang lebih baik diberhentikan atau diganti secepatnya
Baca SelengkapnyaSupratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca SelengkapnyaYasonna yang hampir dua periode menjadi Menteri Hukum dan HAM kini digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang berasal dari Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPosisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya