PPP Usul Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan Virus Corona

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Fraksi PPP DPR mengusulkan supaya gaji anggota DPR pada bulan April dipotong. Guna disumbangkan untuk penanganan krisis Covid-19. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, ketentuan besarannya tergantung pimpinan DPR.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 yang nanti disumbangkan untuk penanganan covid-19. Adapun jumlah besarannya kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR," ujar Baidowi dalam keterangannya, Selasa (24/3).

PPP juga mendesak pemerintah melakukan pengadaan dan distribusi alat pelindung diri (APD), alat kesehatan dan obat untuk penanganan Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

"Fraksi PPP mendesak pemerintah mengadakan dan mendistribusikan APD, Alkes, obat-obatan dan penunjang lainnya untuk pemberantasan covid-19 secara proporsional dan menjangkau daerah-daerah terpapar," kata Baidowi.

PPP menginstruksikan semua kader yang duduk di legislatif di semua tingkatan untuk membantu dalam rangka menangani krisis Covid-19.

"Fraksi PPP menginstruksikan seluruh kader yang duduk d legislatif mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk membantu dalam penanganan covid-19 dalam bentuk pembagian masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan kepada masyarakat, maupun melalui takmir masjid, musala maupun pondok pesantren," kata Baidowi.

Kader PPP juga diminta untuk taat terhadap imbauan pemerintah melakukan social distancing. Mereka minta agar beraktivitas di rumah saja.

"Mengimbau kepada seluruh kader PPP untuk taat terhadap himbauan pemerintah, yakni melakukan social distancing (jaga jarak) dengan bekerja dan beraktivitas di rumah kecuali urusan yang sangat penting. Karena ini selain untuk diri sendiri dan keluarga juga berguna untuk orang lain dalam mengurangi laju penyebaran covid-19," kata Wasekjen PPP itu.

(mdk/ray)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

KPK KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya

KPK Kasus Korupsi APD Kemenkes, KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar hingga Rumah

Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

alat pelindung diri Kasus Korupsi APD Kemenkes, Lima Orang Dicegah ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.

Baca Selengkapnya

gaji Jadi Profesi yang Diperebutkan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Anggota DPR dan DPD akan dipilih melalui Pemilihan Umum.

Baca Selengkapnya

Tapera DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Baca Selengkapnya

kasus korupsi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Geledah Kantor BNPB hingga Kemenkes

KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.

Baca Selengkapnya

DPR Fantastis, Intip Transferan Gaji & Tunjangan Anggota DPR periode 2024-2029, Bisa Bawa Pulang Rp50 Juta

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.

Baca Selengkapnya

KPK KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya