Prabowo Ingin Pisah Kementerian LHK, Wapres JK Cerita Sejarahnya
Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya dipisah. Hal ini disampaikannya dalam debat kedua Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari Minggu (17/2).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada alasannya mengapa kementerian tersebut digabung.
"Begini sejarahnya, dalam UU, menteri itu maksimal 35. Jadi karena ditambah 1 Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), maka harus ada kementerian yang digabung, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya usai acara nobar bersama di rumah dinas, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (17/2).
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Kenapa Ridwan Kamil bertemu Jusuf Kalla? 'Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,' sambungnya.
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kapan pertemuan Ridwan Kamil dan Jusuf Kalla? Pertemuan yang di gelar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan ini berlangsung selama hampir satu jam.Dalam pertemuan itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku, jika dirinya akan memuliakan semua program gubernur Jakarta sebelumnya.
Politisi senior Golkar ini menambahkan, presiden yang terpilih nanti tentu diperbolehkan menetapkan kementerian yang ada. Asal, tidak melebihi batas maksimal.
"Ya bebas saja kalau terpilih menetapkan kementerian, kecuali 9 kementerian yang harus ada. Kemudian ada batasannya 35," ujarnya.
Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto memandang masalah lingkungan hidup sangat berdampak pada kehidupan manusia. Untuk itu dia ada kementerian khusus yang fokus menanganinya.
"Saya pisah menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Kok jadi satu, segera kita pisahkan," tegasnya saat Debat Kedua Capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).
Dia melihat masih terlalu banyak masalah lingkungan hidup dan kehutanan tidak ditangani sampai tuntas. "Masalah lingkungan hidup tidak jadi satu. Ini sering jadi masalah izin akan kita perketat Amdal harus dilaksanakan tidak ada jalan pintas," tuturnya.
Jika diberi mandat memimpin negeri ini Prabowo berjanji akan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran.
"Di banyak tempat sudah puluhan tahun perusahaan besar justru banyak melanggar tinggalkan limbah tak mau bayar pajak, kongkalikong dengan pejabat sehingga sering bolos dengan kewajibannya. Saya akan tegakkan hukum tak kongkalikong dengan orang yang melanggar," tandasnya.
Seperti diketahui, di era pemerintahan Jokowi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung. Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) kementerian ini terpisah.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaModel pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaKeduanya sempat berpasangan hingga duduk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, menyinggung terkait musuh negara.
Baca SelengkapnyaIndonesia memiliki universitas yang sangat banyak baik yang berstatus negeri maupun swasta.
Baca SelengkapnyaMuzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan agar meminta penjelasan langsung pada Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaIndonesia diharapkan dapat lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap upaya global mengatasi pemanasan bumi.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian
Baca SelengkapnyaTernyata ada makna spesial dalam perubahan nama koalisi pendukung Prabowo ini.
Baca Selengkapnya