Prabowo Sebut Indonesia Bakal Kembali Gunakan Sistem Hankamrata

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung soal sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau (Hankamrata) saat menutup rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, Polri, dan TNI tahun 2020.

Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Menurut Prabowo, Hankamrata adalah sebuah sistem pertahanan yang harus harus dikembalikan. Tujuannya agar terbentuk kedaulatan negara yang semakin kuat di masa kini.

"Kita juga kembali akan menggunakan sistim pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehingga, TNI sebagai komponen inti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung," kata Prabowo saat jumpa pers penutup di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (23/1).

Keamanan Baik Agar Iklim Investasi Baik

Selain itu, Prabowo juga menyinggung arahan Presiden Jokowi saat membuka Rapim pagi tadi. Menurut Presiden Jokowi kedaulatan Indonesia adalah harga mati. Sehingga, sudah sepatutnya instansi pertahanan, seperti TNI dan Polri bisa menjalankan misi kedaulatan dari segala ancaman.

Prabowo menambahkan, bila keamanan dapat terjaga dengan baik, maka iklim investasi dapat berjalan baik. Investor dapat merasa aman untuk masuk dan menanamkan modalnya di negara yang terjamin keamanannya.

"Negara yang kuat pertahanannya aman, terjadi iklim yang damai, iklim damai menjamin iklim ekonomi yang baik. Investasi, investor akan masuk, ini satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan," jelas Prabowo.

Terakhir, Prabowo juga menegaskan peran masing-masing instansi pertahanan. Khususnya kepada Kementerian Pertahanan adalah untuk bertanggungjawab atas saran kepada presiden untuk mengeluarkan kebijakan umum seperti doktrin, sistim, dan strategi.

"Kemudian Panglima TNI bertanggungjawab atas penyiapan penggunaan kekuatan. Dan para Kepala Staf bertanggungjawab atas pembinaan kekuatan jajarannya," Prabowo menandasi.

Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com