Pramono: UU tax amnesty berlaku ke semua tak boleh ada diskriminasi

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak menggelar sosialisasi UU Tax Amnesty bagi para pejabat eselon di Sekretariat Kabinet. Acara yang digelar di Aula Kementerian Sekretariat Negara itu untuk menjelaskan bahwa Tax Amnesty harus menyasar para penyelenggara negara khususnya di lingkungan Istana Kepresidenan dan tak hanya berlaku bagi para pelaku dunia usaha.

"Memang UU tax amnesty ini berlaku bagi semuanya dan karena UU berlaku bagi semuanya tidak boleh ada diskriminasi. Tapi memang kalau pemerintah melihat tentunya yang akan memberikan kontribusi yang besar adalah para pelaku dunia usaha," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Kamis (15/9).

Sosialisasi ini, kata Pramono, komitmen dari pemerintah bahwa Tax Amnesty memang digarap secara serius untuk menjadi pondasi dan meningkatkan perekonomian negara. Sosialisasi hari ini, sambungnya, merupakan tahap awal dan nantinya akan dilakukan di lingkaran Presiden Joko Widodo.

"Ya ini akan dilakukan secara menyeluruh terutama di lingkaran utama Presiden, yang kedua memang Presiden juga melihat bahwa masih perlu diberi keyakinan kembali kepada para pelaku dunia usaha," ujarnya.

Pramono mengakui penyelenggara negara memang tidak berdampak besar apabila mengikuti Tax Amnesty. Namun, sosialisasi ini dilakukan bertujuan agar Tax Amnesty dapat diketahui oleh semua kalangan.

"Inikan lebih pada support moral. kalau penyelenggara negara kan pasti kecil, jadi lebih pada support moral sungguh-sungguh tidak hanya para pelaku di dunia usaha, tapi penyelenggara negara juga melakukan hal yang sama," ujarnya.