Praperadilan, kuasa hukum sebut bukti polisi untungkan Buni Yani

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus penyebaran informasi berbau SARA, Buni Yani. Buni Yani pengunggah potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Youtube.

Dalam agenda sidang hari ini, kuasa hukum Buni Yani dan pihak termohon, yaitu Polda Metro akan membacakan kesimpulan dari persidangan yang telah digelar sejak Selasa 13 Desember tersebut.

"Hari ini agendanya kesimpulan, baik dari pemohon maupun termohon. Tergantung hakim nanti gimana, kalau kesimpulan bisa kita serahkan dalam bentuk berkas, kita tidak usah bacakan lagi," kata kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Orang lain juga bertanya?

Aldwin menjelaskan, dalam kesimpulan ini pihaknya juga memasukkan keterangan saksi ahli bahasa yang telah dimintai keterangan pada sidang sebelumnya. Menurut Aldwin, para saksi ahli yang dihadirkan pihaknya maupun Polda Metro telah meringankan kliennya.

"Buat pemohon menganggap banyak hal yang menguntungkan dan dianggap meringankan, karena kesaksian ahli pemohon dan termohon, para ahli itu memperkuat apa yang menjadi permohonan kami," kata Aldwin.

Dalam hal ini, Aldwin mengklaim bahwa bukti yang digunakan penyidik Polda Metro tidak kuat untuk menjerat kliennya menjadi tersangka, bahkan kalimat yang diposting oleh kliennya dalam facebook-nya tidak mengandung unsur pidana.

"Bahwa dari sisi alat bukti itu tidak relevan, seperti saksi ahli bahasa baik itu dari termohon maupun pemohon menyatakan bahwa apa yang diposting Buni Yani bukan transkrip, itu hanya kutipan dan pendapat pribadi," pungkas Aldwin.

Sebelumnya seperti diberitakan, tersangka Buni Yani diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan penghasutan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Buni dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

(mdk/tyo)