Prasetyo bantah tetapkan tersangka bansos usai namanya disebut Gatot
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo berkilah ditetapkannya Gubernur non-aktif Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka di Kejaksaan Agung setelah namanya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dalam kasus ini harus dibedakan antara operasi tangkap tangan KPK dan penyelidikan Kejaksaan Agung.
"Jadi harus bedakan antara operasi tangkap tangan kita dengan penanganan kasus bansos. Jadi tidak ada ini itu, ini itu," kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (5/11).
Prasetyo menyebut ada praktik suap sebabkan kekalahan Kejaksaan Agung dalam gugatan di PTUN Medan. Padahal dari awal pihaknya akan mengungkap dugaan kasus penyimpangan dana bansos Sumatera Utara, dengan tersangka Gubernur non-aktif Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kejaksaan Agung menangani kasus itu kemudian digugat di PTUN, kejaksaan dikalahkan ternyata kekalahan itu dibaliknya ada praktik suap, itu yang terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung bakal melakukan pemeriksaan terhadap Gatot pekan depan. Pemeriksaan itu usai Kejagung resmi menetapkan Gatot sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2012-2013 Provinsi Sumatera Utara.
"Mungkin minggu depan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Senin pekan lalu.
Menurut Arminsyah, dalam pemeriksaan tersebut tim Kejagung bakal melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi itu menyusul setelah sebelumnya Gatot ditetapkan sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan oleh KPK.
"Mungkin nanti dalam pemeriksaan tersangka akan berkoordinasi. Karena saat ini tersangka Gatot dalam penahanan di KPK. Tentunya kita minta izin ke KPK," ujar dia.
Arminsyah menegaskan kasus yang diusut KPK dan Kejagung terkait korupsi dana bansos di Sumut berbeda. Menurut dia, untuk kasus dana bansos yang ditangani Kejagung sudah ada ratusan saksi yang diperiksa dan tak menutup kemungkinan ada tersangka lain baik dari pihak pemerintah setempat maupun swasta yang bakal ditetapkan kembali menjadi tersangka.
"Saksi sudah banyak sekali 274 saksi dan menyita beberapa dokumen terkait kasus ini," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar secara langsung membantah mentah dugaan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaKPK juga tetap akan melanjutkan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaPatra menegaskan, kehadiran Hasto sebagai bukti kliennya adalah orang yang taat hukum.
Baca SelengkapnyaPengadilan Tinggi Bandung memangkas hukuman Sudrajad Dimyati, Hakim Agung nonaktif yang terjerat perkara suap, dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK usai dijadikan tersangka kasus korupsi pemotongan dana Insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud, Todung tidak menjawab banyak terkait kabar tersebut
Baca SelengkapnyaGazalba didakwa menerima suap sebesar 20 ribu dolar Singapura berkaitan upaya mengabulkan kasasi Heryanto Tanaka.
Baca SelengkapnyaSugeng Teguh Santoso juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor
Baca SelengkapnyaPengajuan Kasasi itu dilakukan KPK setelah menerima salinan putusan perkara Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaTerdakwa disebut terbukti menerima uang senilai total Rp11,2 miliar bersama dengan Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan
Baca SelengkapnyaHasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Baca SelengkapnyaUntuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca Selengkapnya