Prediksi Masih Pandemi, Pemkab Bogor Tambah Rp105 Miliar Belanja Tak Terduga 2022
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menganggarkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp105 miliar untuk 2022, sebagai langkah awal, jika pandemi Covid-19 masih terjadi.
"Ya mudah-mudah pandemi berakhir. Jadi BTT bisa kita alokasikan untuk sektor lain. Seperti pemulihan ekonomi," kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Rabu (1/9).
Alokasi BTT tersebut telah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022. Menurut Iwan, alokasi BTT tahun 2022, naik 5 persen dibanding BTT tahun 2021.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Bagaimana cara BPBD Banyumas bersiap menghadapi bencana? Sesuai perintah Pak Pj (Penjabat) Bupati, kami mempersiapkan rencana mitigasi dan rencana kontinjensi. Kami juga telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi.
-
Bencana apa yang diantisipasi oleh BPBD Banyumas? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir karena BMKG memprakirakan wilayah itu memasuki awal musim hujan pada dasarian ketiga bulan Oktober.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
Selain itu, Pemkab Bogor pun mengusulkan kepada Badan Anggaran DPRD, mengenai alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sekitar Rp520 miliar atau 7,55 persen dari alokasi belanja daerah.
"Untuk sektor pemulihan ekonomi sebesar Rp520 miliar atau 7,55 persen dari APBD," lanjut Iwan.
Dia menjelaskan, dari alokasi anggaran pemulihan ekonomi tersebut, sekitar Rp392 miliar di antaranya tercantum dalam program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Di samping keperluan sarana prasarana, fasilitas perizinan usaha mikro, hingga penyediaan sarana distribusi perdagangan.
Secara keseluruhan, pada nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2022 ditetapkan bahwa anggaran belanja Kabupaten Bogor sekitar Rp6,9 triliun. Selain untuk sektor pemulihan ekonomi, rincian lainnya yaitu untuk belanja operasional dan modal Rp5,8 triliun.
Kemudian, belanja sektor pendidikan senilai Rp1,2 triliun untuk ruang kelas baru, rehabilitasi kelas, intensif guru non-PNS dan intensif guru Pendidikan Usia Dini (PAUD).
Lalu, belanja untuk sektor kesehatan senilai Rp1,4 triliun untuk insentif tenaga kesehatan, penanganan COVID-19, alat-alat kedokteran, pembangunan gedung RSUD Bogor Utara, rehabilitasi, serta operasional Puskesmas dan rumah sakit.
Belanja jaring pengaman sosial senilai Rp49 miliar yang dialokasikan untuk program Beasiswa Pancakarsa, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), bedah kampung, serta Beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi musim penghujan atau potensi bencana hidrometeorologi berpotensi di akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSuahasil menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk 4 program besar.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis awalnya direncanakan minimal Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, saat ini tengah dibentuk kepanitiaan pandemi jilid dua yang akan kembali menyengsarakan rakyat.
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT tersebut bertujuan agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.
Baca SelengkapnyaProgram ini telah diperhitungkan dampaknya terhadap ekonomi.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnya