Follow
Presiden akan bahas draft RUU Pemilu dalam waktu dekat
Merdeka.com - Pemerintah akan segera membahas draft rancangan undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat. Hal ini sesuai dengan permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Mendagri telah berkomunikasi dengan kami, dalam waktu dekat ini segera dirataskan," terang Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Di dalam rapat terbatas (ratas), Pramono berharap Presiden Joko Widodo memutuskan draft rancangan undang-undang Pemilu itu. Sehingga hasilnya bisa dikirim ke DPR untuk ditindaklanjuti.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Apa tujuan UU Pemilu? Penyelenggaraan pemilu ini digelar dengan tujuan jelas, yaitu sebagai berikut:a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dane. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
"Tentunya dalam ratas diharapkan sudah diputuskan oleh Presiden supaya proses yang sedang berjalan ini bisa segera diselesaikan," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Pramono meyakini rancangan undang-undang Pemilu ini akan disahkan sebelum tahun 20-17. "Insya Allah. Kami meyakini tercapai. Karena kalau minggu depan ini katakanlah Presiden sudah memutuskan, saya yakin akan selesai," tukasnya.
Sebelumnya, Tajho mengatakan dirinya berharap pada bulan September mendatang pemerintah sudah mengirimkan draft rancangan undang-undang Pemilu ke DPR.
"Mudah-mudahan pada September sudah mengirimkan ke DPR sehingga masih ada waktu untuk Oktober, November, Desember. Paling awal pada pembukaan Sidang Januari 2017 revisi UU Pemilu akan bisa selesai,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Komisioner KPU, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/8) pagi.
Draf revisi UU Pemilu, kata dia, sudah diserahkan kepada Presiden. Dalam merevisi Undang-Undang itu, pihaknya ingin memberikan porsi yang tepat kepada KPU.
“Saya kira untuk bisa kita pertimbangkan dengan baik karena persiapan Pemilu Serentak 2019, KPU sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa tahapannya sudah dimulai pada tahun 2017. Berkaitan dengan verifikasi calon partai politik kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi untuk daerah pemilihan, baik provinsi , kota, dan kabupaten,” jelas Tjahjo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya