Follow
Presiden Jokowi: APBN 2017 Rp 2.080 Triliun, jangan dikorupsi!
Merdeka.com - Pagi ini, Rabu (7/12), Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 kepada kementerian/lembaga di Istana Negara. Presiden Jokowi mengatakan, total APBN 2017 mencapai 2.080 triliun. Presiden mengingatkan agar tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan.
"Pesan saya satu, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita. Ini uang gede, jangan dikorupsi," tegas Presiden Jokowi.
Salah satu pos belanja terbesar adalah transfer daerah dan dana desa. Totalnya mencapai Rp 764,3 triliun. Jokowi mengatakan, anggaran dari pemerintah pusat ke daerah semakin besar. Pemerintah daerah bertanggungjawab atas dana itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan pemerintah daerah tidak main-main dengan dana sebesar itu.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
"Sekali lagi saya titip pada kepala desa, kepada bupati, wali kota, gubernur. Ini uang gede jangan dikorupsi," katanya.
Jokowi mengingatkan sudah ada mekanisme untuk pencairan dana tersebut. Sehingga jangan ada yang mencoba menyelewengkan dana itu.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya