Follow
Presiden Jokowi bahas Panama Papers pekan depan
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut Presiden Joko Widodo akan membahas Panama Papers pada pekan depan. Dibahasnya Panama Papers oleh Jokowi merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar oleh Teten Masduki dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Selasa (19/4) lalu.
"Baru minggu depan dibahas dengan Presiden," kata Teten di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/4).
Teten menjelaskan dalam rapat antara dirinya dengan Ketua KPK dan Kapolri merupakan instruksi dari Presiden Jokowi yang meminta data lengkap Panama Papers. Namun, dia enggan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
"Masih tahap awal untuk pemerintah bagaimana menindaklanjuti itu. Karena Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak mengenai daftar panama papers itu sudah terkonfirmasi dengan data yang ada di Dirjen Pajak, sekitar 80 persen," ujarnya.
Teten hanya menjelaskan bahwa dengan terkuaknya data dari Panama Papers tersebut menjadi sebuah momentum untuk dapat sesegera mungkin mengesahkan RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang.
"Jadi memang usulan tax amnesty itu menjadi relevan untuk segera di UU-kan. Nah itu saya kira. Kedua juga kerjasama dengan negeri, ini ada aspek hubungan internasionalnya," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap para pengusaha lokal dapat terlibat dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Bahlil dan Rosan enggan membeberkan soal pertemuan dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyebutkan, bahwa seluruh menteri termasuk Prabowo Subianto akan hadir.
Baca Selengkapnya
Pansel menyerahkan dokumen nama-nama itu kepada Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Jokowi memberikan arahan agar jajarannya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program penanggulangan narkotika secara terukur
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengungkapkan bakal bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo besok.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, semua akan dikumpulkan dalam satu waktu saat perjanjian kerja sama (PKS) sudah siap untuk ditandatangani.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca Selengkapnya