Presiden Jokowi: Banyak Sekali Kasus Sengketa Tanah di Sumut
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering mendengar adanya kasus sengketa tanah, khususnya daerah Sumatera Utara. Masalah tersebut tidak kunjung selesai lantaran masyarakat pemilik tanah sah tidak memegang sertifikat.
"Di Sumut ini banyak sekali yang sengketa. Di sekitar Medan ini tanya pak Gubernur, banyak sekali karena enggak rampung-rampung, karena enggak megang ini (sertifikat). Tapi merasa sudah menduduki 20 tahun 15 tahun," katanya saat membagikan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Kamis (3/2).
Jokowi menjelaskan dengan adanya sertifikat tanah, warga bisa membela diri saat ada pihak lain yang berusaha untuk mengklaim lahan.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
"Ini kalau ada sengketa bapak pegang ini sudah tenang. Ada orang datang, pak, ini tanah saya lahan saya, enggak, ini buktinya luasnya ada di sini nama pemilik ada disini sudah rampung," ucapnya.
Saat ini, pemerintah terus berusaha melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah. Dia menuturkan pemerintah sudah berhasil menerbitkan sebanyak 8 juta sertifikat tanah per tahunnya dan akan terus ditingkatkan jumlahnya.
"Ini pentingnya yang namanya sertifikat. Jadi sekarang tahun terakhir ke luar berapa 8 juta dari 500 ribu sekarang setahun sudah 8 juta sertifikat ke luar, targetnya saya naikkan terus 9 juta," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaSertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut seperti dengan melakukan fotocopy.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaSertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.
Baca SelengkapnyaRaja Juli juga meminta partisipasi masyarakat untuk dapat membantu pemasangan patok
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya