Presiden Jokowi berharap putusan MKD sesuai harapan rakyat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ikut memantau jalannya sidang putusan etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Presiden terus meminta anak orang kepercayaannya memberikan laporan terkini jalannya sidang, tak terkecuali dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Dari waktu ke waktu beliau menugaskan kami-kami untuk memberikan laporan, kami juga mendengar bagaimanapun suara publik ini juga menjadi perhatian yang sangat serius dari teman-teman yang ada di MKD," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (16/12).
Pramono sudah mendengar pandangan anggota MKD DPR mayoritas sepakat memberikan sanksi terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Baik itu sanksi berat maupun sedang.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
"Artinya apa yang menjadi harapan publik, keinginan masyarakat, itu bisa diterjemahkan dan ditangkap secara baik oleh teman-teman di MKD," jelasnya.
Menurut Pramono, pemerintah tidak turut campur dengan proses sidang di MKD DPR. Namun, pemerintah mengapresiasi jalannya sidang hingga keputusan MKD DPR dikeluarkan.
"Ya, tentunya berkali-kali presiden menyampaikan termasuk wapres juga menyampaikan menaruh harapan yang cukup besar bahwa MKD itu bisa menangkap hati nurani suara rakyat apa pun yang mereka putuskan adalah betul-betul mencerminkan, bukan hanya apa yang terjadi di dalam ruang tertutup di persidangan," jelas Pramono.
Mantan Sekjen PDIP ini menambahkan, kasus 'Papa Minta Saham' telah menyita perhatian publik. karena itu diharapkan keputusan yang dihasilkan tidak mengecewakan rakyat.
"Tetapi juga baru kali ini sebuah peristiwa politik dan juga etik yang mendapatkan coverage yang begitu luar biasa dan juga respons yang begitu luar biasa dari masyarakat dan tentunya kalau kemudian ini hasilnya seperti harapan publik saya yakin ini nantinya juga akan baik bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Imbau Pendukung Capres-Cawapres Terima Apa Pun Putusan MK
Baca SelengkapnyaPakar Politik, Ujang Komarudin meminta masyarakat percaya terhadap integritas MK
Baca SelengkapnyaHakim MK menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAnies meminta semua pendukungnya mengikuti aturan dan ikut hadir mendengarkan putusan bersama.
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK ini untuk pelaksanaan pilkada.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAdapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR
Baca SelengkapnyaSuhartoyo menegaskan konstitusi harus dipatuhi, harus diikuti, dan tidak boleh dilawan.
Baca SelengkapnyaKritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca Selengkapnya