Follow
Presiden Jokowi diyakini bakal tolak pengesahan RUU Tembakau
Merdeka.com - Struktur panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan resmi terbentuk 31 Mei 2017 kemarin. Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dipilih menjadi Ketua Pansus.
Firman mengatakan, sudah ada titik temu antara pemerintah dan DPR terkait tata kelola pertembakauan. Bahkan dia berkeyakinan RUU itu selesai sebelum lebaran.
Terkait hal itu, Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Prijo Sidipratomo, menyebut boleh saja ketua Pansus mengklaim hal tersebut. Meski demikian, dia berkeyakinan pemerintah akan tetap menolaknya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
"Silakan saja (ada niatan selesai sebelum lebaran). Saya pikir Bapak Presiden Jokowi sudah sangat tegas menyatakan sikap menolak RUU Pertembakauan. Oleh sebab itu beliau menerbitan Inpres nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)," ucap Prijo dalam siaran persnya, Selasa (6/6).
Dia menuturkan, para pegiat pengendalian tembakau justru berharap agar proses legislasi jelas dan terbuka. Tidak luntang lantung dan dipertanyakan kejelasannya.
"Andaikan kelak terdapat pelanggaran hukum (dalam pembahasannya), tentu akan kami lakukan upaya hukum untuk itu," jelas Prijo.
Dia juga merasa ragu dengan pernyataan yang akan selesai sebelum lebaran. Karena harus menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah.
Selain itu, lanjutnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Firman, hanya untuk menggiring opini. Sehingga ada kesan RUU ini tidak ada masalah.
"Sebenarnya secara logika agak sulit untuk demikian cepat. Karena harus ada DIM dari pemerintah. Belum lagi rapat-rapat untuk itu. Jadi ini taktik ketua Pansus untuk menggiring opini publik, seolah-olah RUU ini tidak ada masalah," tandas Prijo. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.
Baca Selengkapnya
APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.
Baca Selengkapnya
Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca Selengkapnya
Jokowi tertawa kecil saat mendengar pertanyaan soal Kaesang yang tidak bisa dicalonkan. Dia pun meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada putra bungsunya itu.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca Selengkapnya
Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca Selengkapnya