Presiden Jokowi: Harus punya keberanian selesaikan kasus HAM
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di Tanah Air. Menurutnya, kunci penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah keberanian.
"Yang pertama tadi, jalan keluarnya adalah kita semua harus punya keberanian. Sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (11/12).
Kemudian mengenai konflik agraria, kata Jokowi, jalan keluarnya adalah membenahi tumpang tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat. Jokowi mengaku sering mendapatkan banyak keluhan soal agraria ketika berkunjung ke daerah-daerah.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa yang dilakukan warga saat Jokowi berkunjung? Padahal korban tersebut hanya membentangkan spanduk berisikan 'Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pindah, Kami Pilih Ganjar' pada saat Jokowi berada di pasar Agrosari, Wonosari.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Setiap saya ke daerah baik kabupaten kota provinsi, selalu keluhan yang banyak adalah yang berkaitan dengan masalah agraria. Saya rata-rata per provinsi itu kira-kira ada 850-an kasus karena di sana ada 900, sini 800, sana 700. Ini juga yang harus cepat dan segera diselesaikan," jelas Jokowi.
Jokowi melanjutkan, untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, aksi demonstrasi harus berjalan damai. Jokowi mengingatkan bila demonstrasi juga ada aturannya.
"Jangan dipikir kita mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi, tidak. Karena itu memang ada aturannya. Kemudian ditambahkan lagi dengan pergubnya Pak Gubernur DKI, itu juga mengacu pada UU di atasnya," ucap Jokowi.
"Dan sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan, saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal yang tadi saya sampaikan di atas. Dan pada akhirnya mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengaku sudah menyadari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnyaokowi mengaku beruntung memiliki menteri mantan panglima TNI yakni Hadi Tjahjanto
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaPersoalan listrik di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi keluhan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Banyumas, Banjarnegara, dan Tegal untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi pun curhat kerap dimarahi emak-emak di pasar
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca Selengkapnya