Presiden Jokowi ingin rakyat mendapat manfaat dari ASEAN

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didaulat berpidato di forum pertemuan puncak ke-25 ASEAN. Di hadapan para pemimpin se-Asia Tenggara, Jokowi mengaku ingin rakyat harus mendapatkan manfaat dan menjadi tujuan dari kerja sama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"ASEAN harus memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara kita," kata Jokowi di Nay Pyi Taw, Myanmar, seperti dilansir Antara, Rabu (12/11).

Menurut Jokowi, Indonesia berkepentingan terhadap pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran, mendorong pertukaran wisatawan, pelajar dan kerja sama budaya yang lebih erat.

Kebutuhan untuk menjadikan rakyat sebagai pusat kerja sama ASEAN itu selaras dengan kewajiban global ASEAN sebagai aktor internasional.

"Oleh karena itu kita harus memastikan lingkungan strategisnya di Asia Timur, yang menjadi pusat gravitasi dunia, tetap damai dan stabil, sehingga kondusif bagi kemakmuran bersama," ujarnya.

ASEAN, menurut Jokowi, harus ikut serta dalam menanggulangi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, perdagangan manusia dan bencana alam.

Untuk menjalankan semua peran itu dengan maksimal, Jokowi menilai ASEAN perlu memperkuat kapasitasnya, membangun kredibilitasnya dan mempererat persatuannya.

"Tanpa kapasitas, kredibilitas dan persatuan, mustahil ASEAN mempertahankan sentralitasnya," katanya.

Pertemuan Puncak ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang berlangsung pada 12-13 November 2014 mengusung tema "Moving Forward In Unity To a Peaceful and Prosperous Community" atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.

Hadir dalam Sidang Pleno itu adalah sepuluh kepala pemerintahan Asia Tenggara yaitu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Joko Widodo, PM Laos Thongsing Thammavong, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Myanmar U Thein Sein, Presiden Filipina Benigno Aquino III, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan O Cha, dan PM Vietnam PM Nguyen Tan Dung. (mdk/gib)