Presiden Jokowi Pertimbangkan Pro Kontra Publik Terkait 10 Capim KPK
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah mendengarkan beberapa masukan terkait 10 calon pimpinan KPK yang dipilih oleh Pansel KPK pada Senin (2/9). Stafsus Presiden Adita Irawati menjelaskan walaupun ada pro dan kontra Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sejak awal sudah memantau proses perjalanan pemilihan calon pimpinan KPK.
"Pastinya presiden sudah mendengar masukan berbagai pihak ya. Pasti. Kan dapat 20 nama itu, pasti beliau mendapat review masukan ini lah yang paling tepat diusulkan ke DPR," kata Adita di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).
Dia mengatakan Jokowi yakin pihak pansel sudah berjalan independen. Nama capim tersebut adalah bagian dari kritik dan saran banyak pihak.
-
Siapa yang akan dimintai pendapat Prabowo soal kabinet? 'Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo,' kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Prabowo akan minta pendapat Jokowi? 'Pak Prabowo kan mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau, di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi. Beliau kan sebagai tentara kan belajar kepemimpinan dari muda, tapi melihat sosok yang begitu luar biasa ya itu adalah Pak Jokowi,' tambahnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Di situ lah prosesnya sudah berjalan. Nama-nama ini sudah hasil dari proses itu termasuk bagaimana Presiden mendengar banyak pihak," lanjut Aditia.
Terkait banyak penolakan dari banyak publik, dia juga menjelaskan Jokowi sudah mempertimbangkan.
"Ya ada pertimbangan dari Presiden lah banyak hal pastinya. Makanya ini presiden pasti punya pertimbangan tersendiri," ungkap Aditia.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca Selengkapnya10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca SelengkapnyaMenurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.
Baca SelengkapnyaJokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.
Baca SelengkapnyaNantinya, ada lima calon dewan pengawas yang akan dipilih untuk dilantik oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemilihan Pj kepala daerah akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, bahwa Prabowo pasti sudah mempertimbangkan matang untuk memilih menteri yang berasal dari kabinet Indonesia maju.
Baca Selengkapnya