Presiden Jokowi sadar punya banyak PR selesaikan kasus HAM
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia ke-67 di Istana Negara, Jumat (11/12). Dalam sambutannya, Jokowi mengakui masih punya banyak pekerjaan rumah terkait persoalan HAM yang harus segera diselesaikan.
"Harus diakui keadaan HAM di tanah air masih cukup banyak yang harus diselesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, penyelesaian agraria, pemenuhan hak kesehatan, hak-hak dasar bagi kelompok terpinggirkan, kelompok minoritas karena perbedaan etnis agama," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (11/12).
Karena itu Jokowi meminta seluruh jajaran pemerintah baik itu di pusat ataupun di daerah mempercepat penyelesaian persoalan HAM. Jokowi berjanji, pemerintahannya segera menyelesaikan persoalan-persoalan HAM.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Kita semua ingin menghormati dan tegakkan HAM bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi tapi kita menjunjung HAM karena kita ingin nilai-nilai kemanusiaan jadi dasar hubungan pemerintah dengan rakyat," jelas Jokowi.
Menurutnya, salah satu cara menyelesaikan persoalan HAM adalah keberanian rekonsiliasi melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial. Untuk menjamin tegaknya hak asasi di tanah air, semua pihak perlu menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan bereksplorasi dan demonstrasi damai.
Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-67 Tahun 2015 di Istana Negara ini, turut hadir Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Selanjutnya Menkum HAM Yasonna Laoly, Kapolri Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan aktivis-aktivis HAM. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaAmnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMahfud sesumbar bahwa penuntasan kasus HAM di bawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Baca SelengkapnyaTernyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca Selengkapnya"Kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia"
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaPigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.
Baca Selengkapnya