Presiden Jokowi: Semua PNS Harus Dekat Masyarakat, Sering ke Lapangan

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pegawai negeri sipil (PNS) terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dia juga berharap, PNS lebih dekat rakyat dan memahami kebutuhan masyarakat.

"Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," ujar dia saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan gerak langkah PNS harus berada dalam satu garis lurus dengan pemerintah pusat. Jangan sampai PNS berjalan sendirian dan tak memahami program pemerintah pusat.

Orang lain juga bertanya?

Jokowi melanjutkan, PNS harus bisa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 agar bisa berkompetisi dengan negara lain di dunia. Terutama berkaitan dengan internet of things (IoT), big data, cloud computing, artificial intelligence (AI), maupun virtual & augmented reality.

"Berulang saya sampaikan, tiap hari dijejali perubahan IoT, big data, virtual reality, semuanya. Kalau tidak berubah ya ditinggal. Kalau tidak merespons negara akan ditinggal," tuturnya.

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, ini juga mengingatkan kerja-kerja PNS harus berorientasi pada hasil bukan prosedur. Program kerja di lembaga, kementerian, pemerintah daerah disarankan untuk dipangkas.

"Orientasinya adalah hasil yang bisa dimanfaatkan bagi rakyat, masyarakat, negara. Jadi kalau desain APBN, APBD, desain sesimpel mungkin. Nggak usah banyak program, enggak usah. Program sedikit, fokus, sasaran tepat, gampang kontrol, hasil dirasakan oleh rakyat," kata dia.

Lebih jauh, Jokowi meminta PNS membantu menekan angka stunting dan mengawal penggunaan dana desa. Jokowi menyebut dalam waktu empat tahun lebih ini, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 187 triliun.

"Sampai akhir tahun ini (dana desa capai) Rp 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga. Dana desa pas betul, jadi jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," tegasnya.

(mdk/rhm)