Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertifikat Tanah ke 26 Provinsi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 584.407 sertifikat tanah ke 26 provinsi dan 273 kabupaten kota. Penyerahan sertifikat diberikan secara langsung dan secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1).
"Hari ini saya akan menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi 273 kabupaten kota, sertifikat itu saya ingin agar sudah dipegang semuanya," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi mengatakan, penyerahan sertifikat tanah adalah komitmen pemerintah agar tanah di wilayah Indonesia memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dia mengapresiasi 6,8 juta sertifikat tanah terealisasi meski keadaan pandemi.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Mengapa penting untuk mengurus sertifikat tanah? Sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera melakukan pembuatan akta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Target di 2020 sebetulnya 11 juta tapi karena adanya pandemi realisasinya bisa 6,8 juta sertifikat Alhamdulillah masih 6,8 juta biasanya yang dulu-dulu setahun hanya 500.000 sudah 12 kali lipat," ucapnya.
Jokowi menargetkan, pada tahun 2025 seluruh tanah sudah memiliki sertifikat. Sebab, konflik sengketa tanah masyarakat selalu masuk dalam laporannya.
"Sehingga seluruh masyarakat kita itu merasa memiliki tanah Tanah Air, tanahnya pegang sertifikat ini jawaban Pak Menteri tahun 2025 Insya Allah sudah sertifikat semuanya hitung-hitungannya karena sekali lagi ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah," tuturnya.
Jokowi berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, Kantor Wilayah Kantor Pertanahan yang ada di provinsi kabupaten kota atas realisasi sertifikat ini.
Dia menambahkan, sertifikat tanah ini bisa digunakan untuk jaminan perbankan bila masyarakat ingin meminjam uang dari bank untuk usaha.
"Tapi sebelum meminjam ke bank tolong dikalkulasi. Tolong dihitung hati-hati bisa kembalikan nggak, bisa mencicil nggak bisa mengangsur nggak karena kalau tidak sertifikat akan hilang hati-hati kalau sudah hitungan yang masuk bisa mengejar mengangsur silakan," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaDi tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya