Presiden Jokowi Terkesan Buru-Buru Revisi UU KPK

Merdeka.com - Komisi Nasional Perempuan heran di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo terkesan serba terburu-buru tetapi tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Salah satunya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPR dan Presiden Jokowi langsung menyetujui adanya revisi UU KPK.

Menurut Ketua Komnas Perempuan, Azriana, revisi UU KPK padahal tidak ada dalam program legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019.

"Revisi UU KPK itu yang tidak masuk Prolegnas 2014-2019 ataupun Prolegnas prioritas 2019. Ini tiba-tiba muncul jadi RUU yang dibahas, dan itu hanya 20 hari lagi menjelang berakhirnya anggota DPR periode ini," kata Azriana dalam memperingati hari Demokrasi Internasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).

Sementara, kata dia, nasib berbeda terjadi saat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diabaikan oleh pemerintah dan DPR. Padahal, kata dia, RUU tersebut sudah masuk prolegnas sejak lama.

"Sementara RUU Penghapusan kekerasan seksual, sudah masuk proglegnas-prolegnas sejak tahun 2016, tapi tidak kunjung dibahas hingga saat ini," ungkap Azriana.

Azriana mengatakan pemerintah terkesan menyikapi kekerasan seksual hanya pada kasus-kasus yang viral. "Menangani kasus kekerasan seksual kita tidak cukup merespon satu kasus per kasus," kata Azriana.

Padahal, kata dia, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual sejak 2014. Namun hal tersebut tidak disikapi serius. Justru hanya direspon dengan melakukan hukuman kebiri. Perlakuan tersebut memperlihatkan bahwa pengambil kebijakan tidak memiliki pengetahuan yang terbatas.

"Pemberlakuan kebiri itu memperlihatkan kepada kita betapa terbatas pengetahuan para pengambil kebijakan terhadap kebijakan sosial," ungkap Azriana.