Follow
Presiden Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp 70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 60 triliun.
"Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (20/2).
Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
"Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar," tuturnya.
Upaya lainnya dapat ditempuh dengan mendorong produk-produk lokal yang ada di suatu desa untuk memiliki nilai lebih. Pemerintah desa, kata Presiden, juga dapat membantu menghubungkan produsen setempat dengan konsumennya melalui media daring.
"Mulai dipikirkan produk-produk yang ada di desa itu untuk bisa masuk ke marketplace, bisa masuk ke online, bisa dijual ke toko online sehingga produk-produk ini dari produsen di petani larinya ke konsumen itu lewat pemasaran online," ujarnya.
Selama empat tahun ke belakang, dana desa yang dikucurkan untuk kurang lebih 74.900 desa di seluruh Indonesia, telah menghasilkan sejumlah infrastruktur desa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa setempat. Di antaranya ialah jalan desa yang telah terbangun sepanjang 191.000 kilometer, 58.000 unit irigasi, 8.900 pasar desa, hingga 24.000 posyandu.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
DPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca Selengkapnya
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Program Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca Selengkapnya