Presiden Minta Dievaluasi, Penerapan PSBB Tak Berjalan Efektif?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar penerapan kebijakan PSBB dievaluasi. Sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari penerapan kebijakan tersebut.

Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang tak efektif memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kebijakan PSBB belum memberikan dampak signifikan pada penanganan virus mematikan itu.

Pertama, penerapan PSBB tidak dilakukan secara serentak. Baik di Ibu Kota DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan wilayah lainnya.

"Penyangga ini kan baru PSBB seminggu setelah Jakarta. Jadi Jakarta bergerak sendiri," kata Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/4).

Kedua, kebijakan kepala daerah dalam menjalankan PSBB berbeda-beda. Akibatnya, koordinasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya belum optimal.

"Belum lagi hubungan dengan pemerintah pusat terutama dengan Menhub yang tak kunjung menyetop alat transportasi dan lain-lain. Nah itu semua menyebabkan efektivitas PSBB itu belum terbukti karena intervensinya sangat longgar sekali," sambung dia.

Terpisah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah menilai PSBB memang tidak efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penyebabnya, pemerintah tidak tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mengikuti aturan PSBB. Sehingga masih banyak perusahaan di sektor industri yang beraktivitas normal.

"Sektor industri masih beraktivitas normal, kantor-kantor masih buka, industri-industri manufaktur itu hampir semua karyawan buruhnya tinggal di wilayah penyangga DKI. Jarang mereka tinggal di dekat pabrik," jelasnya.

Lantaran perusahaan masih beroperasi seperti biasa, karyawan terpaksa bekerja. Mereka akhirnya harus berangkat kerja menggunakan transportasi umum seperti KRL.

"Karena itu, transportasi masih berjubel-jubel, masih padat. KRL itu baik yang berasal dari Bogor, Depok, Cikarang, masih. Terus KRL yang dari Serang apalagi karena di sana belum PSBB juga. Jadi pada akhirnya apa yang diharapkan kita sosial distancing, physical distancing, itu tidak banyak berpengaruh, tidak berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain tidak adanya sanksi tegas, ego sektoral kementerian dan lembaga pemerintah menjadi penyebab PSBB tak berjalan semestinya. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Ketiga lembaga tersebut masing-masing mengeluarkan aturan yang saling bertentangan.

"Antar kementerian sendiri di pusat nggk satu suara, nggk kompak, nggk solid, mereka ego sektoral masing-masing," ucapnya.

Bila serius ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Trubus menyarankan pemerintah melakukan lockdown terbatas di wilayah yang sudah tercatat sebagai zona merah. Misalnya DKI Jakarta.

Meskipun pemerintah pusat menutup ruang lockdown, Gubernur DKI Jakarta bisa mengambil kebijakan sendiri.

"Dengan kewenangan yang dimiliki Pemprov dalam hal ini Gubernur DKI itu bisa. Dia lockdown wilayah, lockdown wilayah terbatas khusus DKI Jakarta. Saya kira itu yang paling efektif," kata Trubus.