Follow
Presiden minta paket reformasi hukum memudahkan pelayanan publik
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly agar paket reformasi hukum yang digodok memudahkan pelayanan publik. Selain itu, paket reformasi hukum diupayakan bisa meminimalisir praktik korupsi di Tanah Air.
"Supaya penegakan hukum kita semakin baik, ya supaya semakin baik. Peraturan-peraturan, perundang-undangan supaya lebih baik kualitasnya daripada kuantitasnya. Semangat pelayanan hukum, ramah investasi, izin-izin semua kita upayakan," ungkap Yasonna usai menemui Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/10).
Yasonna menambahkan, tim perumus paket reformasi hukum di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah menyiapkan dua program reformasi hukum. Yakni, program jangka pendek dan program jangka panjang.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
"Ada yang quick wins (jangka pendek), ada yang jangka panjang. Quick Wins itu mengenai penyelundupan. Ini belum final, penyelundupan dari kami over kapasitas, persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), perundang-undangan," terangnya.
Untuk program jangka panjang, kata mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, mencakup perbaikan kelembagaan dan budaya hukum.
"Dan bahkan ada tambahannya dalam jangka panjangnya, pendidikan hukum yang bisa merespons," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Kemenkum terus mendorong peran, terutama dalam mewujudkan poin ketujuh Astacita.
Baca Selengkapnya
Aturan itu tidak hanya Undang-Undang, tapi juga Peraturan Pemerintah, Perpres hingga peraturan menteri.
Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Sidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca Selengkapnya
Dua pekan sudah berlalu sejak Prabowo Subianto resmi menjabat Presiden Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka menjabat Wakil Presiden Indonesia.
Baca Selengkapnya
Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.
Baca Selengkapnya
Menteri Supratman juga membawa pesan dan tugas dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat tersebut
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, hingga Rehabilitasi.
Baca Selengkapnya
Persetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.
Baca SelengkapnyaRakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerin
Baca Selengkapnya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya