Presiden PKS Sebut Kapal Asing Boleh Ambil Ikan di Natuna Asal Izin
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, Laut Natuna Utara adalah kedaulatan Indonesia yang tak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, boleh saja kapal asing masuk ke Indonesia asal tidak mengambil kekayaan yang ada di Indonesia seperti Ikan.
"Yang kita persoalkan adalah mereka menangkap ikan tanpa seizin kita, ini yang kita persoalkan. Nah, saya kira ini harus jelas publik ini," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Ia menjelaskan, boleh saja negara lain mengambil kekayaan alam di Indonesia seperti ikan. Namun, mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk mencuri.
-
Mengapa ikan tertentu harus dihindari? Meskipun ikan sering dianggap sebagai makanan sehat, beberapa jenis ikan memiliki kadar purin yang tinggi dan dapat memicu serangan asam urat.
-
Kenapa ikan penting? 'Ikan tidak kalah bergizinya dengan bahan makanan sumber protein lain, misalnya ayam, daging sapi, susu, telur. Bahkan ada zat gizi penting yang dimiliki ikan yaitu DHA, yang tidak ada di bahan makanan sumber protein lain,' ujar Luciana dilansir dari Antara.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Siapa yang boleh memberikan ikan pada MPASI? Penting untuk memastikan bahwa ikan yang digunakan dalam MPASI bayi adalah segar, bebas dari kontaminan, dan dimasak dengan benar.
-
Mengapa penting konsumsi ikan laut? Ikan laut merupakan bahan pangan yang kaya akan yodium. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk hormon tiroksin.
"ZEE hak kedaulatan kita bahwa kapal asing boleh ke situ. Tetapi, kalau mereka mau mengambil di dalamnya itu harus seizin kita," jelasnya.
SOP Dianggap Tak Jelas
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari PKS Sukamta mengkritik soal Standard Operating Procedure (SOP) Indonesia yang memberikan peringatan hanya melalui pengeras suara saat negara asing mencuri ikan di teritorial Indonesia.
"Standar kepada pelanggar wilayah berdaulat, sampai hari ini SOP tidak jelas. Misalnya, coast guard banyak memperingatkan dengan pengeras suara," ujarnya.
Ia ingin, agar pemerintah bisa lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi Laut Natuna Utara dan bisa juga menjaga kedaulatannya.
"Indonesia, SOP itu tidak jelas sampai hari ini. Saya melihatnya, daripada teriak-teriak, lebih baik didekati saja, terus tabrak," ucapnya.
Ia pun menilai Indonesia berbeda dengan Vietnam dalam menjaga kedaulatan. Karena, Vietnam mempunyai ketegasan dengan cara menabrakkan kapalnya ke kepal asing ketika masuk ke perairannya.
"Jadi, yang dilakukan itu coast guard Vietnam menabrak kapal nelayan. Dengan begitu, kapal nelayan negara lain pergi dari wilayah Vietnam," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total pasir yang sudah dikeruk mencapai 24.000 meter kubik pasir laut.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaNamun apabila pemagaran tersebut sudah mengantongi izin, maka hal tersebut boleh dilakukan.
Baca SelengkapnyaKKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca Selengkapnya"KIA berbendera Malaysia tersebut diamankan di perairan Selat Malaka Kepulauan Riau," kata Brigjen Trunoyudo
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaKapal Ikan Asing tersebut disangkakan dengan dugaan penggaran Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya