Follow
Presiden SBY: Adil tanpa korupsi, cara MK pertahankan wibawa
Merdeka.com - Kericuhan yang terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuat publik terhenyak. Tak hanya itu, banyak yang menduga kasus tersebut merupakan hilangnya kewibawaan MK usai tertangkapnya Akil Mochtar dalam dugaan kasus penyuapan.
Sebagai lembaga negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) berharap MK dapat mengembalikan kewibawaannya kembali. Hal itu pun tercantum dalam salah satu poin di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013.
"Ada satu poin di Perppu itu, adalah untuk mengembalikan kewibawaan MK. Intinya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan dalam hal ini MK itu harus tetap dipelihara, dipertahankan," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/11).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Siapa yang dicopot dari jabatan Ketua MK? MKMK menyatakan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
-
Apa yang membuat Jusuf Kalla bingung tentang kasus Karen Agustiawan? 'Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya,' kata JK.
-
Siapa yang mengomentari putusan MK? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
Terkait kejadian tersebut, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengusut tuntas para pelaku pengerusakan tersebut. Apalagi, Menko Polhukam telah memberikan instruksi yang disampaikan SBY .
Ketika disinggung kasus terebut terjadi karena turunnya kewibawaan MK, Julian enggan memberikan tanggapan. "Saya tidak bisa bicara hal itu. Yang jelas kepercayaan publik ke MK harus tetap dijaga," pungkasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi enggan berkomentar banyak soal putusan MKMK. Ternyata ada alasan khusus kenapa Jokowi irit bicara.
Baca Selengkapnya
Soal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca Selengkapnya
Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, presiden menjadi penentu apakah KPK bisa kembali bekerja maksimal
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.
Baca Selengkapnya
Mahfud tegas mengatakan tidak akan ikut campur urusan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie
Baca Selengkapnya
Alexander menambahkan agar masyarakat tidak mengandalkan KPK untuk membasmi korupsi
Baca Selengkapnya
Moeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan hari ini
Baca Selengkapnya
Dalam orasinya, Din menyoroti sejumlah gugatan yang diajukan AMIN dianggap tidak beralasan oleh hakim MK.
Baca Selengkapnya
Ketua MKMK Jimly tak ingin mengungkap cara Anwar Usman membuka ruang intervensi soal putusan batas usia capres dan cawapres
Baca Selengkapnya