Presiden Sorot Permainan Karantina, Kemenkes Duga Ulah Oknum Manfaatkan Situasi
Merdeka.com - Karantina sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di tengah pandemi Covid-19 disorot Presiden Joko Widodo. Menurutnya, banyak keluhan dari warga asing terkait 'permainan' karantina di Indonesia.
Kementerian Kesehatan menanggapi sorotan Kepala Negara. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan permainan karantina dilakukan oleh oknum.
"Ini tentu adanya oknum yang memanfaatkan karena kalau aturan sudah jelas," katanya kepada merdeka.com, Rabu (2/2).
-
Siapa saja yang berisiko? Salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami sindrom ini adalah individu dengan jenis penyakit Parkinson yang dikenal sebagai sindrom corticobasal (CBS), di mana sekitar 30% dari mereka dapat mengalami AHS.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Bagaimana hukum mengatur pergaulan? Hukum sendiri merupakan aturan yang mengikat dan berlaku untuk semua warga negara. Seluruh kalangan masyarakat, baik para petinggi atau bahkan pemerintah harus tetap menaati hukum yang berlaku di sebuah negara.
-
Siapa yang terdampak ketika batasan pribadi diabaikan? Ketika kamu merasa sulit untuk menolak atau terpaksa selalu setuju demi menjaga perasaan pasangan, kamu secara tidak sadar mengorbankan kesejahteraan dirimu sendiri.
-
Apa yang dilakukan pelaku? Mereka juga meminta Y agar menyerahkan diri agar dapat diperiksa. 'Saya imbau kepada yang diduga pelaku berinisial Y yang sesuai dengan video yang beredar agar menyerahkan diri,' kata Rahman saat dikonfirmasi, Minggu (28/4).
Menurut Nadia, peluang untuk memainkan proses karantina bisa saja dimanfaatkan oknum tertentu. Tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran sehingga harus ditangani penegak hukum.
"Ini tentunya ranah penegak hukum, sudah ranah aparat hukum," ujarnya.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ini mengimbau kepada oknum untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19. Dia meminta, pelaksanaan karantina mengikuti aturan yang berlaku.
"Jangan ada oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, tetap pada aturan yang sudah ada," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan permainan proses karantina.
"Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.
Jokowi juga mengatakan pentingnya melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk Indonesia. Dia juga meminta semua pihak menjalankan proses karantina yang benar apabila baru tiba di Indonesia dari luar negeri.
Hal ini menyusul kasus Covid-19 yang melonjak naik, utamanya varian Omicron. Jokowi menyampaikan kasus aktif Covid-19 di Tanah Air naik hingga 910 persen, dari 6.108 pada 9 Januari 2022 menjadi 61.718 kasus di Januari 2022.
Selain itu, kata dia, kasus baru Covid-19 naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus per 30 Januari 2022. Namun, Jokowi bersyukur lonjakan kasus Covid-19 ini tak diikuti dengan kenaikan kasus kematian.
"Tapi yang kita patut bersyukur meskipun kasus aktif naik 910 persen, tidak diikuti dengan melonjaknya angka kematian, ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah ini dilakukan demi mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam memblokir situs judi online.
Baca SelengkapnyaAde Ary menjelaskan staf ahli kementerian tersebut menyewa rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaLarangan judi online ini berlaku untuk seluruh PNS, ASN, TNI, Polri hingga mahasiswa dan siswa taruna kedinasan Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye Pemilu atau memihak pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini lahir seiring maraknya fenomena perjudian daring atau online yang sudah melibatkan berbagai kalangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan saat ini judi online sudah masuk kategori darurat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pemerintah menghormati kerja keras Polri dalam mengungkap kasus judi online
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya