Presiden terpilih nanti harus benahi transportasi perbatasan

Merdeka.com - Presiden-Wapres terpilih, harus memantapkan program transportasi terutama laut di wilayah perbatasan Maluku yang secara geografis berdekatan dengan Timor Leste maupun Australia. Salah satu transportasi yang harus dibenahi di wilayah Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru.

"Transportasi laut harus dimantapkan, dengan penetapan program dari Kementerian Perhubungan yang bisa menjawab keresahan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Maluku," kata Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara Barat (MTB), Tonny Luturmas melalui sambungan telepon dari Saumlaki, seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/5).

Tonny merujuk, MTB dan Maluku Barat Daya (MBD) secara geografis dekat dengan Timor Leste, sedangkan Kapulauan Aru berdekatan Australia. Bila kondisi cuaca ekstrem, maka kapal dilarang berlayar sehingga meresahkan pengguna jasa transportasi laut tersebut karena harus menunggu hingga beberapa pekan.

Begitu pun, pasokan bahan pokok masyarakat terhambat sehingga sering mengakibatkan kekurangan stok dan mengakibatkan harga melonjak. Selain itu, pasokan material bahan bangunan kurang lancar sehingga realisasi proyek - proyek di wilayah perbatasan kurang lancar pembangunannya.

"Jadi Presiden dan Wapres terpilih saat saat menyusun anggota kabinet dan penetapan program hendaknya memantapkan transportasi wilayah perbatasan di Maluku karena kapasitas kapal yang melayari jalur perintis itu relatif kecil," tegas Tonny.

Tonny juga memandang, perlu mengingatkan Presiden-Wapres terpilih agar memperhatikan program komunikasi di wilayah perbatasan karena realisasi pembangunan program Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO) di Maluku tidak jelas.

Padahal, program yang dipercayakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada Badan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) itu strategis untuk Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Data yang dihimpun Antara dari berbagai pihak menunjukkan BP3TI ternyata belum merampungkan pembangunan sebagian besar dari program KPU/USU di Maluku. Program belum dirampungkan pembangunan maupun dioperasikan yakni WIFI yang dikerjakan PT Telkom Indonesia ditempatkan di 36 lokasi pada sembilan kabupaten dan dua kota.

Sayangnya Kota Ambon yang kebagian enam WIFI hingga saat ini, sebagian besar belum difungsikan operasionalnya. Contohnya kantor Gubernur Maluku yang saat dicoba WIFI-nya ternyata tidak berfungsi normal untuk seluruh ruangan gedung berlantai tujuh itu.

Program lainnya yang juga belum rampung pembangunan maupun dioperasikan adalah desa berdering 710 desa ditangani PT Indonesia Comnets Plus dengan anggaran Rp 41,14 miliar, desa Pinter 140 desa biayanya Rp 15,5 juta dikerjakan PT Radnet dan PLIK di 89 desa ditangani PT Aplikanusa Lintasarta.

Sementara, M - PLIK 32 unit ditangani PT. Radnet yang anggarannya Rp 30,8 miliar serta Nusantara Internet Exchange(NIX) dikerjakan PT Telkom Indonesia. (mdk/hhw)