Follow
Prihatin dengan SDA, PDIP juga pantau kasus Transjakarta
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Eva Kusuma Sundari mengaku prihatin dengan kasus yang membelit Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Meskipun antara PDIP dan PPP sedang berseberangan dalam Pilpres 2014 ini.
Eva juga menyoroti kasus pengadaan bus Transjakarta yang sedang berproses di Kejaksaan. Kasus ini selalu dikaitkan dengan nama Joko Widodo (Jokowi).
"Kita ikut prihatin dan simpati, bahkan empati karena PDIP pun juga sedang memonitor ketat proses hukum di kasus Transjakarta," kata Eva kepada merdeka.com, Jumat (23/5).
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Kenapa DPR berharap Kejagung tidak berhenti usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa yang wajib menepati Dasa Dharma? Dasa dharma pramuka adalah kode etik yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip untuk menjadi seorang pramuka yang baik.
Anggota Komisi III DPR ini melihat sama halnya dengan kasus Transjakarta. SDA juga harus tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Dia percaya, KPK profesional dan independen.
"Sama harapan terhadap kasus Transjakarta, maka kita semua menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan sikap yang profesional, independen dan adil," tegas dia.
Dia berharap apa yang terjadi dalam kasus korupsi dana Haji dan Transjakarta bukan sebuah politisasi jelang pilpres.
"Ke depankan fakta dan bukti hukum dan hindari politisasi. Karena saat ini tahun politik, sehingga reputasi dan kepercayaan publik harus dijaga," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca Selengkapnya
DPP PDIP ingin mendengar dari DPD DKI mengapa perlu dijatuhkan sanksi organisasi kepada Cinta. Karena pemberian sanksi tidak bisa begitu saja diputuskan.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati proses hukum
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat menolak praperadilan kuasa hukum HA.
Baca Selengkapnya
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Baca Selengkapnya
Berlian justru mengingatkan konsekuensi dari sikap KPK yang belum juga menyerahkan SPDP kepada para tersangka.
Baca Selengkapnya
Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan surat pemanggilan tersebut baru diterima kliennya pada pagi tadi.
Baca Selengkapnya
KPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.
Baca Selengkapnya
Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto berbicara terkait peluang pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca Selengkapnya