Follow
Prioritaskan Subsidi Obat dan Suplemen, Pemprov Jabar Gunakan Dana BTT Rp200 Miliar
Merdeka.com - Pemprov Jawa Barat belum menggunakan anggaran, yang berasal dari pemberhentian proyek infrastruktur, untuk penanganan pandemi Covid-19. Mereka masih memaksimalkan dana kas belanja tak terduga (BTT) sebanyak Rp 200 miliar.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, salah satu prioritas saat ini adalah menyubsidi obat dan suplemen untuk pasien Covid-19, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri.
"Kita itu posisi kas BTT ada di posisi Rp 200 miliar. Sambil menunggu Rp140 miliar (dari pemberhentian proyek infrastruktur) masuk sebagai tabungan BTT, kita membelanjakan yang Rp200 untuk keperluan apa pun itu," kata Ridwan Kamil, Selasa (6/7).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Apa upaya Pemprov Jateng mengatasi kekeringan? “Untuk itu dilakukan pengendalian secara pre-emptive di daerah endemis dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan responsif pada daerah yang terserang OPT dengan bahan kimia secara bijaksana,“
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
Dia menyanggah jika penyerapan BTT lambat. Alasannya, uang negara tidak bisa asal dikeluarkan, melainkan harus melewati berbagai prosedur agar tidak menyalahi aturan.
"Di media, disebut lambat, saya kira tidak. Namanya uang negara kan harus ada proses. Tidak bisa main beli beli. Bahwa betul turunnya BTT harus ada pengajuan dari dinas terkait. Tapi proses approval-nya sudah sangat pendek dan cepat," kata dia.
Mengatasi Kelangkaan Oksigen
Ridwan Kamil juga menyoroti isu kelangkaan oksigen. Dia mengklaim sudah mengatasinya dengan segera membuat gudang oksigen, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun kota/kabupaten.
"Sehingga RS bisa meminta ke gudang oksigen kota/kabupaten, tidak sepanik sekarang yang arah manajemennya permintaannya dinamis," ucap dia.
"Provinsi akan mengatur suplai oksigen. Saya ucapkan terima kasih, kita dapat bantuan tabung oksigen dari PT Krakatau Steel, Pertamina dan PT Pusri," ia melanjutkan.
Selain itu, untuk mengantisipasi kelangkaan obat, Ridwan Kamil dan jajaran pemerintah sudah menggelar rapat dengan 10 perusahaan farmasi, membahas jaminan ketersediaan barang untuk masyarakat di tengah pandemi.
Kemudian, agar alur koordinasi antar daerah bisa berjalan baik, seluruh kepala dinas akan menjadi LO ke kota/kabupaten. Mereka akan menjadi perwakilan gubernur melayani aspirasi bupati atau wali kota setiap hari.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Dari anggaran tersebut Pemprov akan menggunakan lumpur dan hujan buatan untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya
Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya