Pro kontra Unit Kerja Pancasila ala Jokowi, perlukah dibentuk?

Merdeka.com - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) menuai pro dan kontra. Unit kerja yang diproyeksi setara kementerian ini bertugas mengawal implementasi pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai unit kerja tersebut tidak perlu dibentuk. Sebab, untuk mengawal pelaksanaan Pancasila bisa dilakukan Kesbangpol di Kementerian Dalam Negeri.

"Apa masih perlu buat organisasi baru unit di pemerintahan yang sudah sudah gendut organisasinya? Unit pemantapan pancasila untuk mengawal implementasi Pancasila kan bisa dilakukan oleh Kesbangpol di Departemen Dalam Negeri enggak perlu tuh buat unit pemantapan Pancasila," kata Arief saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/12) lalu.

Arief menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mulai terkikis sehingga rasa persatuan bangsa mulai berkurang. "Persoalan mulai terkikis nilai nilai Pancasila terutama gotong royong dan rasa persatuan itu kurang ada lagi kan. Penyebabnya Joko Widodo sendiri yang enggak pede dalam mengambil tindakan tindakan yang berbasis pada trisakti dan nawacita," katanya.

Dicontohkannya, paket ekonomi Jokowi yang dinilai pro liberal dengan membuka lebar pintu bagi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk juga kebijakan bebas visa bagi warga negara asing.

"Dengan memperbolehkan menggunakan tenaga kerja asing untuk pekerjaan unskill hingga pekerjaan yang butuh skill," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan, unit kerja ini mirip dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) era mantan Presiden Soeharto. Roy mengatakan sebenarnya unit kerja ini bisa ditugaskan kepada Menko PMK Puan Maharani dengan diselaraskan dengan program revolusi mental.

"Soal UKP sebenarnya mutlak domain Pemerintah karena ini seperti BP7 zaman Pak Harto silam. Hanya saja sebenarnya bisa juga menjadi bagian dari tugas Menko PMK Puan Maharani karena sekaligus disinkronkan dengan jargon revolusi mental selama ini," kata Roy saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/12) lalu.

Sehingga, menurut Roy, sebaiknya Presiden Jokowi tidak perlu membuat lembaga baru. Apalagi, program revolusi mental yang diwacanakan saat kampanye Pilpres 2014 silam belum membuahkan hasil.

"Ya tidak ada yang salah dengan UKP tersebut. Namun kalau melihat jargon revolusi mental yang sudah digembar-gemborkan sejak lama namun belum nampak hasilnya sama sekali itu. Mending digabung saja dengan tugas Menko PMK sehingga lebih fokus," terangnya.

Pandangan berbeda datang dari PPP. Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mendukung rencana pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Menurutnya, wacana dibentuknya unit kerja itu relevan dengan kondisi kebangsaan saat ini.

"Fraksi PPP MPR RI mendukung penuh rencana pembentukan UKPPIP oleh Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Secara filosofis, yuridis dan sosiologis, keberadaan lembaga tersebut sangat relevan di tengah kondisi kebangsaan dan kenegaraan saat ini," kata Arwani melalui pesan tertulisnya, Jumat (23/12).

Unit kerja ini, kata dia, sejalan dengan upaya mantan Ketua MPR Taufik Kiemas untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Upaya pembentukan lembaga ini melengkapi ikhtiar konstitusional yang telah dilakukan oleh MPR sejak era kepemimpinan Ketua MPR Taufik Kiemas 2009-2014 melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," jelasnya.

PPP pun siap bekerjasama dengan unit kerja untuk kembali menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arwani mengaku optimis unit kerja yang berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo akan membuat pelaksanaan pemahaman Pancasila menjadi lebih terstruktur dalam kehidupan di masyarakat.

"Kami optimis, keberadaan lembaga yang langsung di bawah Presiden ini bergeraknya akan lebih terstruktur, terlembaga dan tepat sasaran," imbuhnya.

Dukungan juga datang dari Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya mendukung rencana pemerintah yang akan membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Idrus menilai unit kerja ini mirip BP-7 era mantan Presiden Soeharto.

"Kita apresiasi terhadap gagasan Presiden untuk membentuk satu lembaga atau apapun unit kerja di kepresidenan khusus menangani pembinaan dasar negara yaitu Pancasila. Dulu semacam BP-7 lah tentu tidak persis sama tapi ini penting," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (23/12) lalu.

Idrus menilai unit kerja ini sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia karena pemahaman dan pengamalan Pancasila masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar unit kerja ini segera direalisasi agar tujuan pembangunan yang tercantum dalam UUD 1945 dapat tercapai dengan baik.

"Tetapi karena ini masih jadi persoalan maka tentu juga menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya dan karena itu maka apa yang digagas oleh Presiden ada semacam unit kerja dalam rangka untuk menangani pembinaan ideologi negara ini," pungkasnya.