Prof Zubairi: Berteman dengan Covid-19 Syaratnya Vaksinasi Sudah 50 Persen

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban menilai, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa virus corona akan hidup cukup lama dengan masyarakat Indonesia menunjukkan pemerintah berencana melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat. Pembatasan yang dimaksud yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel.

"Berdampingan itu berarti bahwa ya sudah, berdampingan saja. Artinya, pelan-pelan saja PPKM kita buka, kemudian kita sampai pada new normal," katanya kepada merdeka.com, Selasa (10/8).

Prof Zubairi menyebut, ada dua pilihan yang bisa digunakan pemerintah untuk memutuskan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19. Pertama, belajar dari negara lain seperti China, Korea Selatan, Jepang, Australia dan New Zealand yang melakukan lockdown penuh terlebih dahulu sebelum melonggarkan aktivitas masyarakat.

Saat aktivitas masyarakat dibuka, pemerintah harus tetap melakukan pembatasan-pembatasan untuk mengawasi penularan Covid-19. Pilihan kedua, melakukan vaksinasi Covid-19 hingga di atas 50 persen dari total penduduk Indonesia.

"Berteman dengan Covid-19 itu sarannya adalah setelah vaksinasi mencapai herd immunity atau paling tidak lebih dari 50 persen penduduk divaksinasi karena setelah lebih 50 persen itu kan juga ditambah dengan jumlah kasus," jelasnya.

Sementara saat ini, vaksinasi Covid-19 di Indonesia belum mencapai 50 persen. Data Kementerian Kesehatan, realisasi vaksinasi Covid-19 baru menyentuh angka 11,95 persen atau setara 24.888.506 dari target 208.265.720 orang.

Menurut Prof Zubairi, jika pemerintah memaksa masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19 tanpa melalui dua pilihan tersebut, maka risikonya akan sangat besar. Sebab, saat ini Indonesia masih mencatat penambahan jumlah kematian Covid-19 paling tinggi di dunia.

Di saat bersamaan, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 harian di Indonesia berada pada posisi tertinggi kelima di dunia.

Meski demikian, jika pemerintah tetap berupaya mengajak masyarakat hidup bersama Covid-19, maka perlu memenuhi sejumlah hal dalam menyusun roadmap. Di antaranya pemerintah harus mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19. Kemudian, pemerintah harus meningkatkan kapasitas testing Covid-19 harian.

"Kemudian contact tracing, jadi telusur kontak. Kalau ketemu ada satu pasien Covid-19, kita harus telusuri cukup banyak, jangan hanya lima. Sedapat mungkin di atas 20, 30 orang yang harus diperiksa," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus terus menggelontorkan bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, mengedukasi masyarakat agar mengubah perilaku mematuhi protokol kesehatan.

"Nah edukasi masyarakat (untuk mematuhi protokol kesehatan) itu tidak bisa satu dua kali. Harus terus menerus, bolak balik ditindaklanjuti. Tidak hanya (edukasi) oleh menteri, juru bicara (Satgas Covid-19) tapi siapa pun," tandasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Covid-19 kemungkinan akan hidup cukup lama dengan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah akan menyusun roadmap untuk mengatur aktivitas masyarakat karena hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Ke depannya mungkin besar bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi arahan Presiden kita harus miliki roadmap gimana kalau ke depannya virus ini hilang butuh waktu sampai tahunan," katanya saat jumpa pers virtual, Senin (9/8).

Budi menambahkan, pemerintah ingin aktivitas masyarakat dan ekonomi tetap bisa berjalan dengan kondisi yang lebih aman. Maka, pemerintah akan segera membuat pilot project yang mengatur secara digital penerapan-penerapan protokol kesehatan di 6 aktivitas utama.

"Perdagangan modern seperti mal, departemen store, perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko kelontong, kantor dan kawasan industri,
transportasi baik darat laut udara, pariwisata hotel resto event, keagamaan, pendidikan," terangnya.

Budi melanjutkan, protokol kesehatan yang mendampingi kehidupan masyarakat ke depan bisa benar-benar praktis. Misalnya berbasis digital atau teknologi informasi (IT).

"Dan udah diputuskan Presiden akan gunakan aplikasi peduli lindungi sebagai dasar dan minggu depan mulai di beberapa mal kerja sama dengan asosiasi mal Indonesia," tutupnya.