Follow
Program kesehatan pemerintah tak mampu jangkau warga miskin
Merdeka.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai klaim pemerintah bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa menjangkau semua warga miskin, hanya retorika saja. Menurut pria yang akrab disapa Rudy tersebut, kenyataan yang ada saat ini, pemerintah daerah masih mengeluarkan anggaran untuk pengobatan warga miskin.
"Mana keseriusan Pemerintah Pusat menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Sebab dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk warga miskin hanya peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan," ujar Rudy kepada wartawan, di Balai Kota Solo, Kamis (2/1).
Menurut Rudy, saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak termasuk penerima Jamkesmas. Kondisi tersebut sangat membebani keuangan daerah. Pasalnya selama ini biaya pengobatan mereka ditanggung pemerintah daerah lewat program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS).
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan membantu program pembiayaan tuberkulosis? BPJS Kesehatan berperan aktif dalam program ini dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk dashboard monitoring inovasi pembiayaan TB, sistem kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi kepatuhan penderita TB dalam minum obat, interoperabilitas data dalam sistem informasi kepesertaan, sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan Tim inovasi pembiayaan TB dan Kementerian Kesehatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
-
Siapa yang menerima bantuan BPJS PBI? Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah ada dua segmentasi peserta BPJS Kesehatan PBI. Pertama, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang biasanya ditujukan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian untuk warga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan membantu pekerja rentan di Sijunjung? Melalui program tersebut hingga saat ini terdapat 23 ribu pekerja rentan yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kabupaten Sijunjung.
Lebih lanjut Rudy mengatakan, di Solo yang tercatat sebagai peserta Jamkesmas ada 160 ribu orang. Padahal jumlah warga miskin di Solo sebanyak 260 ribu. Dari jumlah tersebut sebanyak 24 ribu di antaranya adalah pemegang PKMS Gold yang berarti warga miskin.
"Kita akan memperjuangkan warga miskin yang belum masuk BPJS Kesehatan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus melakukan evaluasi, agar seluruh warga miskin harus masuk BPJS Kesehatan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Kota Solo Siti Wahyuningsih mengatakan, pihaknya menganggarkan sebanyak Rp 18 miliar untuk PKMS di 2014. Pihaknya berjanji untuk tetap mengelola PKMS.
"Kewajiban integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN maksimal di 2019. Jika pemegang kartu PKMS Gold akhirnya tidak masuk JKN, maka terpaksa pemerintah daerah yang membayar iurannya. Sedangkan untuk pengelolaan peserta Askes, Jamkesmas, asuransi PNS, dan TNI/Polri, mulai 1 Januari 2014 beralih ke BPJS Kesehatan," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hanya pesawat kecil yang bisa masuk ke distrik tersebut. Namun bantuan logistik perlu diantar ke kampung-kampung yang terjal.
Baca Selengkapnya
Dia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
Namun, kata Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Pemkab Sumenep bikin program seluruh warganya bisa berobat gratis di RSUD setempat hanya dengan KTP. Kenyataannya banyak warga keluhkan pelayanan buruk.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan pemerintah sudah menyiapkan bantuan sehari-hari untuk warga di Papua.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya itu, lanjut Saifullah, sebanyak 24 persen penyandang disabilitas belum memiliki asuransi kesehatan.
Baca Selengkapnya
Mahyeldi menerangkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat masih menunggu arahan dari BGN.
Baca Selengkapnya