Program Subuh Berjamaah di Palembang Aktif Lagi Mulai Januari 2021

Merdeka.com - Lama vakum sejak pandemi Covid-19, program Subuh berjemaah di Palembang rencananya kembali diaktifkan mulai Januari 2021. Dia beralasan program itu cukup efektif dalam menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikannya.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan, penghentian sementara salah satu program unggulannya lantaran dapat memperburuk keadaan. Dikhawatirkan terjadi penularan virus corona dan menambah klaster penyebaran.

"Selama ini dihentikan karena Covid-19, bksa membahayakan kesehatan masyarakat," ungkap Harnojoyo, Senin (23/11).

Khawatir kebiasaan masyarakat melaksanakan Subuh berjamaah di tempat ibadah menurun, dia berencana kembali mengaktifkan program itu mulai awal tahun. Hanya saja, penerapan protokol tetap diutamakan karena menjadi kebiasaan baru yang harus dilakukan.

"Sangat sayang kalau tidak diaktifkan, maka Januari 2021 saya kembali jalankan, digiatkan lagi," ujarnya.

Harnojoyo mengatakan, banyak hikmah yang dapat diambil dalam program itu. Diantaranya sebagai tempat mendengar aspirasi secara langsung dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

"Di situ bisa melatih kedisplinan,kerja keras, dan memanfaatkan waktu. Bangun Subuh itu juga menyehatkan, menjernihkan pikiran, dan kerja ikhlas," kata dia.

Dia menyebut masyarakat mulai terbiasa salat Subuh berjemaah di masjid dan musalla sejak program ini digulirkan beberapa tahun lalu. Masyarakat semakin menyadari pentingnya ibadah itu dalam meraih kesuksesan.

"Di samping kewajiban lain, salat Subuh, terlebih berjamaah menjadi salah satu kunci kesuksesan. Saya sendiri sudah merasakan berkahnya," ujarnya.

Diketahui, Harnojoko menandatangani Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan salat Subuh berjamaah beberapa jam usai dilantik menjadi Wali Kota Palembang untuk periode kedua, 18 September 2018. Perwali sebagai penguat program yang sudah digulirkan sejak tiga tahun sebelumnya.

Perwali diutamakan berlaku bagi 16 ribu aparatur sipil negara dan 1.600 pejabat di lingkungan Pemkot Palembang. Bagi yang melanggar, dirinya tidak segan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya, kecuali non muslim.