Program wajib belajar 12 tahun butuh payung hukum

Merdeka.com - Wajib belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintahan Jokowi - JK dalam program Nawacita rencananya bakal dijalankan tahun depan. Program ini mendapat respons positif masyarakat. Bahkan program ini diusulkan masuk dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya mengubah sistem wajib belajar menjadi 12 tahun dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dalam amar putusannya, MK menolak mengabulkan permohonan itu.

MK beralasan, pasal yang digugat bersifat Open Legal Policy. Maksudnya, pokok para pemohon adalah kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembuat UU yakni pemerintah dan DPR. MK juga menyatakan kalau Open Legal Policy harus sesuai dengan pembentukan perundang-undangan.

Menanggapi ini, anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, untuk merealisasikan program wajib belajar 12 tahun dibutuhkan payung hukum mengikat. Apalagi program ini perlu segera direalisasikan.

"Urgensi Payung Hukum untuk wajib belajar 12 tahun sangat sangat mendesak. Karena payung hukum itu akan berimplikasi luas terhadap ketercapaian pendidikan menengah universal yang sudah dicanangkan cukup lama," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Utamanya berkaitan dengan anggaran. Reni mencontohkan China yang memprioritaskan anggaran negara untuk program pendidikan.

"Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan yang memadai akan sangat berpengaruh bagi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, " ucapnya.

"China itu ketika mereformasi anggaran pendidikan juga sekian persen anggaran di prioritas untuk pendidikan. Masalahnya sekarang presiden itu berfikir pentingnya mana? struktur dulu baru pendidikan maju atau pendidikan dulu baru infrastruktur maju?," tanyanya.

Reni berharap wajib belajar 12 tahun ini bisa segera terealisasi agar anak-anak Indonesia nantinya bisa mendapat pekerjaan yang layak atau dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. (mdk/noe)