Follow
Projo: Wacana Tunda Pemilu 2024 Harus Dihentikan karena Merusak Citra Jokowi
Merdeka.com - Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan ini merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang tahapan Pemilu.
Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Posisi Pak Jokowi itu clear untuk posisi itu, dia menolak tiga periode, dia menolak penundaan, dia pengen Pemilu tetap berjalan sesuai jadwal," kata Panel Barus, saat diwawancarai di Jakarta Pusat, Rabu (8/3).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa isu yang diangkat Prabowo untuk menyerang Jokowi? Prabowo 'menyerang' Jokowi dengan isu penegakan hukum di era Jokowi pertama belum adil.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Kenapa relawan Jokowi dukung Prabowo? “Kalo Jokowi mendukung Prabowo seandainya betul-betul mendukung Prabowo ya tentu akan diikuti oleh relawan-relawannya,“ Ujang Komarudin mengungkapkan, saat ini pun sudah ada beberapa relawan Jokowi yang pindah haluan untuk mendukung menteri pertahanan itu.
Dia mengatakan, seharusnya tidak ada lagi wacana penundaan Pemilu 2024. Panel Barus menilai, jika wacana itu terus bergulir akan merusak legacy pemerintahan Jokowi dan menimbulkan citra buruk.
"Itu harus dihentikan (penundaan Pemilu 2024), karena yang menerima impact buruknya Pak Jokowi, kami juga sadar kalau ini rayuan gombal atau proposal jahat ini bisa merusak legacy Jokowi delapan tahun pemerintahan berjalan saat ini," tegasnya.
Panel Barus menegaskan, Projo akan menjadi garda terdepan untuk mencegah penundaan Pemilu 2024. Dia memastikan Projo tetap menjaga citra Jokowi tetap baik hingga masa lengser nanti di 2024.
"Makanya Projo bergerak cepat, jangan sampai Pak Jokowi dijorokin disini dijerumuskan, kita tidak mau. Kepentingan Projo adalah memastikan pemerintahan Jokowi sukses sampai 2024," imbuh Panel Barus.
Diberitakan sebelumnya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025. Putusan ini mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap KPU.
"Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya," bunyi diktum pertama amar putusan tersebut.
Putusan PN Jakpus itu memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, terhitung sejak putusan dibacakan pada Kamis (2/3).
"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Justru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku menghormati pilihan politik Jokowi di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Bendahara Umum Projo, Panel Barus menegaskan, jika Projo tidak ingin Presiden Jokowi buru-buru ‘pensiun’ dari kancah politik nasional.
Baca Selengkapnya
Eros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengaku cawe-cawe.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran bertekad melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca Selengkapnya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya