Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Propaganda kebangkitan komunis cara lama halangi ungkap peristiwa 65

Propaganda kebangkitan komunis cara lama halangi ungkap peristiwa 65 Palu Arit simbol Komunis. ©2016 merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai propaganda kebangkitan komunisme adalah modus lama untuk membungkam kebebasan warga. Selain itu, kata dia, bisa juga untuk menghalang-halangi upaya pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak korban peristiwa 1965.

"Presiden Joko Widodo harus memastikan apakah betul propaganda kebangkitan komunisme adalah modus lama itu," kata Hendardi melalui siaran pers diterima di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (12/4).

Hendardi menilai pernyataan Presiden yang disampaikan pemerintah terkait langkah menghadapi dugaan kebangkitan komunisme merupakan bentuk kemunduran dimana sedang berupaya menyelesaikan kasus 1965.

"Kemungkinan Presiden memperoleh masukan yang tidak tepat dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan fenomena intoleransi yang terjadi dalam bentuk pembubaran kegiatan masyarakat sebagai bentuk bentuk kebangkitan komunisme," tuturnya.

Menurut Hendardi, masyarakat Indonesia tentu paham bahwa Indonesia masih memiliki Tap MPRS dan UU No 27 Tahun 1996 tentang perubahan pasal 107 KUHP yang melarang komunisme. Namun, penerapan ketentuan itu merupakan tindakan yang membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Selama ini tuduhan kebangkitan komunisme tidak pernah bisa diverifikasi dan dibuktikan oleh pemerintah karena merupakan propaganda tanpa indikasi dan bukti yang kuat," katanya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Imparsial Terbitkan Buku 'Penculikan Bukan Untuk Diputihkan', Ceritakan Jejak Kasus Aktivis Orba Hilang Tergerus Zaman
Imparsial Terbitkan Buku 'Penculikan Bukan Untuk Diputihkan', Ceritakan Jejak Kasus Aktivis Orba Hilang Tergerus Zaman

Buku diterbitkan bertepatan gerakan melawan lupa 17 tahun aksi Kamisan terhadap 13 korban aktivis 97-98

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Video Ganjar Pranowo Diusir Puluhan Ribu Kader PDI-P di GBK
CEK FAKTA: Hoaks Video Ganjar Pranowo Diusir Puluhan Ribu Kader PDI-P di GBK

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Cincin Perusak Surat Suara Pemilu 2024
CEK FAKTA: Hoaks Cincin Perusak Surat Suara Pemilu 2024

Klaim cincin lancip perusak lembar suara Pilpres 2024 adalah tidak benar.

Baca Selengkapnya
Video Sebut Puan Maharani Ditolak Warga Jatim? Cek Faktanya
Video Sebut Puan Maharani Ditolak Warga Jatim? Cek Faktanya

Beredar video dengan klaim kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani ditolak warga Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Tidak Benar Ditemukan Peluru Tajam saat Demo Buruh 10 Agustus 2023
CEK FAKTA: Tidak Benar Ditemukan Peluru Tajam saat Demo Buruh 10 Agustus 2023

Beredar video dengan narasi adanya penemuan peluru tajam saat demo buruh 10 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetap Usut Perkara Rocky Gerung Meski PDIP dan Sejumlah Pihak Cabut Laporan
Polisi Tetap Usut Perkara Rocky Gerung Meski PDIP dan Sejumlah Pihak Cabut Laporan

Sehingga, dalam menghentikan proses penyidikan tidak semata-mata pelapor mencabutnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU & Bawaslu Cawe-Cawe Tegaskan Tak Ada Bukti Penggelembungan Suara PSI
VIDEO: KPU & Bawaslu Cawe-Cawe Tegaskan Tak Ada Bukti Penggelembungan Suara PSI

Bawaslu buka suara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bangun IKN Khusus untuk Warga China
CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bangun IKN Khusus untuk Warga China

Beredar narasi Presiden Jokowi membangun IKN untuk warga China

Baca Selengkapnya
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.

Baca Selengkapnya
Henri Subiakto Nilai Penangkapan Palti Hutabarat Keliru, Karena Salah Menerapkan Pasal UU ITE
Henri Subiakto Nilai Penangkapan Palti Hutabarat Keliru, Karena Salah Menerapkan Pasal UU ITE

"Pengkapan Palti Hutabarat memakai pasal tersebut jelas keliru. Saya harus mengoreksi kesalahan polisi ini," kata Henri

Baca Selengkapnya