Proses birokrasi panjang, ganti rugi korban Lapindo molor lagi

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan ganti rugi warga korban lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, molor. Sebab, dana talangan Rp 781 miliar yang diambil dari APBN masih harus melalui beberapa tahapan, agar bisa segera dicairkan.

Beberapa tahapan itu antara lain, verifikasi dari badan pemeriksaan keuangan pemerintah (BPKP), Kementerian PU dan proses pencairan dana yang dikoordinir Jaksa Agung.

"Saat ketemu presiden (Jokowi) kemarin, ternyata masih diverifikasi BPKP. Tapi sekarang sudah selesai, dan hasilnya seperti apa saya belum tahu," terang Soekarwo kepada wartawan, Surabaya, Senin (16/3).

Sekarang, lanjut dia, tinggal menunggu dari Kementerian PU. "Kemudian yang terakhir pencairannya akan dikoordinir Jaksa Agung," sambung mantan Sekdaprov Jawa Timur ini.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pusat, agar pencairan dana ganti rugi untuk warga korban dalam peta terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo itu bisa segera cair secepatnya.

"Kita akan terus mengupayakan agar segera cair. Yang jelas kita terus berkoordinasi biar segera dicairkan," katanya.

Dia pun berharap, ganti rugi ini tidak terus-terusan molor. Apalagi, janji pemerintah akhir Februari atau paling lambat awal Maret kemarin dananya cair, tapi sekarang molor lagi.

"Dulu janjinya awal bulan ini, tapi semoga paling lambat bulan depan lah, jangan sampai molor lagi," harapnya.

Seperti diketahui, Febuari lalu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara peresmian pembangunan tahap VII gedung Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo, mengatakan dana ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas bisa segera dicairkan. Sesuai hitungan pemerintah, akhir Febuari dana itu turun.

Sebab, kata dia, Presiden Jokowi sudah menyetujui dana talangan dari APBN Perubahan untuk pembayaran ganti rugi. "Tinggal menunggu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), kemudian dilakukan proses verifikasi di lapangan. Kalau DIPA itu turun, minggu depan dipastikan bisa turun," tutur Khofifah waktu itu.

Anggaran APBN-P yang sudah disetujui itu, sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Ketua BPLS, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo.

Dana talangan yang disetujui adalah Rp Rp 781 miliar. "Dalam rapat tertutup itu diputuskan anggaran sebesar Rp 781 miliar," terang Khofifah.

Namun, hingga pertengahan Maret, dana ganti rugi itu, ternyata belum turun.