Protes kenaikan BBM, Organda Banyumas ancam mogok
Merdeka.com - Pengusaha angkutan penumpang dan barang yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) wilayah Banyumas Jawa Tengah akan melakukan aksi mogok mulai pukul 00.00 WIB pada Rabu (19/11). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Organda Banyumas, Sugiyanto mengatakan mogok ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan Organda karena pemerintah tidak berpihak pada angkutan umum.
"Kami sepakat melakukan mogok, karena pemerintah tidak merespon keinginan kami yang meminta agar harga lama bisa diberikan khusus kepada angkutan umum," ujarnya saat rapat pengurus Organda Banyumas, Selasa (18/11).
-
Bagaimana reaksi pengendara mobil saat diprotes? Pengemudi mobil itu justru membuka kaca sambil mengeluarkan pistolnya.
-
Kenapa warga Bangladesh rela berdesak-desakan di transportasi umum? Rela Bertaruh Nyawa Demi bisa merayakan Lebaran di kampung halaman, para pemudik di Bangladesh rela mempertaruhkan nyawa mereka.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa dampak demo buruh pada lalu lintas? Banyaknya massa berimbas arus lalu lintas di Bekasi dan sekitarnya pada Kamis (30/11).
-
Siapa yang protes soal UMP? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan mogok nasional awalan ini melibatkan sejumlah pabrik di kawasan industri di seluruh Indonesia.
Saat ini, jelasnya, di Banyumas ada sekitar 605 angkutan pedesaan, 340 angkutan kota, armada taksi 120 buah, bus antarkota dalam provinsi sebanyak 600 armada dan bus antarkota antarprovinsi 187 armada.
Sugiyanto juga menyerukan kepada pengusaha angkutan umum untuk mendukung aksi tersebut.
"Jika ditambah jumlah armada yang mengancam mogok ditambah lebih dari seribu angkutan barang. Saya meminta kepada seluruh anggota Organda Banyumas untuk kompak dan mendukung aksi tidak beroperasi sampai tuntutan kita dipenuhi," katanya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi yang dilakukan oleh para awak angkutan dilakukan karena sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.
Baca SelengkapnyaSaat ini, sejumlah rekan profesi pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite.
Baca SelengkapnyaRibuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaSejumlah warga, khususnya pengguna sepeda motor, terpaksa selap-selip di antara truk-truk besar untuk menembus kemacetan.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaWarga menyebut Peraturan Bupati soal jam operasional truk tambang di wilayah Kosambi sekadar pajangan. Mereka minta pemkab tutup aktivitas tambang.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaPara pengemudi ojol memprotes ketidakadilan bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi.
Baca SelengkapnyaCekcok petugas Dishub dan sopir truk tambang tersbeut viral di mesia sosial.
Baca SelengkapnyaRatusan pengemudi ojek online memadati kawasan Patung Kuda untuk menajih janji pemerintah.
Baca Selengkapnya