Protes pembantaian Rohingya, pemerintah diminta tarik dubes di Myanmar

Merdeka.com - Calon Walikota Bekasi dari partai Gerindra, Angga Wira meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk merapatkan barisan demi membela umat muslim Rohingya yang menjadi korban pembantaian. Etnis Rohingya telah mendapatkan perlakuan yang sangat biadab oleh rezim militer dan sipil Myanmar.

Angga meminta kepada pemerintahan Indonesia untuk segera menarik Kedubes RI yang ada di Myanmar.

"Ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Myanmar," katanya di depan Dubes Myanmar, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Dia mengajak masyarakat untuk menempelkan poster di tembok atau gerbang Dubes Myanmar. Ini sebagai simbol aktivitas mendukung dan membela masyarakat Rohingya yang dibantai.

"Kita tempelkan saja di pintu ke Dubes Myanmar sebagai bagian dari keprihatinan kita kepada etnis Rohingya," tutupnya.

Untuk diketahui, Negara Bagian Rakhine adalah tempat bermukim sekitar 1,1 juta etnis Rohingya. Mereka hidup dalam kondisi miskin dan selalu dipinggirkan oleh penduduk mayoritas Buddha. Myanmar enggan mengakui mereka sebagai warga negara, sedangkan negara tetangga seperti Bangladesh menganggap mereka pendatang ilegal. PBB meyakini tindakan pasukan Myanmar sama saja dengan pembantaian etnis. Namun, Suu Kyi masih berkeras menyangkal tudingan itu.

Bentrokan Rohingya menjadi eskalasi terbaru dari kekerasan yang telah melanda Rakhine sejak Oktober lalu. Saat itu, militer Myanmar menuding Rohingya menyerang pos keamanan di perbatasan di Rakhine sehingga menewaskan sekitar sembilan polisi.

Dalam operasi balasan atas serangan tersebut, aparat keamanan Myanmar diduga menyiksa hingga membunuh warga Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan sedikitnya 80 orang dan memaksa sekitar 87 ribu Rohingya mengungsi ke luar Myanmar.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah memberi kesimpulan bahwa militer Myanmar melakukan penyiksaan hingga pemerkosaan terhadap warga Rohingya di sana.

Situasi di Rakhine kembali memburuk sekitar awal Agustus ketika tentara kembali memulai operasi yang mengakibatkan ketegangan bergeser ke kota Rathetaung, di mana masyarakat Buddha dan Rohingya tinggal berdampingan.