Proyek Galian Kabel FO Disetop, Pemkot Tangsel Susun Aturan Biaya Sewa

Merdeka.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menetapkan biaya sewa barang milik daerah (BMD), terhadap proyek pemasangan jaringan utilitas kabel fiber optik.

Penetapan biaya sewa BMD itu, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sewa BMD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Wawang Kusdaya, menegaskan setiap penggunaan BMD, pemanfaatannya dilakukan dengan sewa. Penetapan biaya sewa tersebut saat ini dalam tahap pengkajian

"Pengguna barang milik daerah, itu kan pemanfaatannya lewat sewa. Itu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Di lapangan saat ini (proyek galian kabel FO) sudah disetop. Kemudian kami akan menunjuk konsultan untuk mengirimkan apraisal atau penilaian," terang Kepala BPKAD Kota Tangsel, Wawang Kusdaya, Rabu (15/6/2022).

Kemudian lanjut Wawang, atas penilaian tim apraisal atas lahan BMD yang dimanfaatkan itu, BPKAD Tangsel, nantinya akan melaporkan besaran dan rincian biaya sewa BMD ke Sekretariat Daerah (Sekda) Tangsel, untuk kemudian dilakukan berita acara penetapan sewa BMD.

Diakuinya, saat ini BPKAD Kota Tangsel, belum dapat menghitung berapa total luas lahan aset daerah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan utilitas penyedia jasa telekomunikasi fiber optik di Kota Tangerang Selatan.

Dia menerangkan sementara ini, pengenaan biaya pemanfaatan lahan melalui mekanisme sewa BMD baru pada pemanfaatan lahan aset oleh penyelenggara jaringan utilitas FO yang terdapat di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan permohonan dari pihak terkait.

"Jadi kita belum memiliki gambaran yang menyeluruh bahwa ini penggunaannya untuk apa saja, jadi belum ada secara menyeluruh, nanti ada tuh di ketentuan yang baru, intinya berdasarkan permohonan dari lembaga usaha ataupun perorangan," katanya.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah mewajibkan seluruh pengusaha penyedia jasa jaringan utilitas telekomunikasi untuk memasukkan kabel jaringan utilitasnya ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Di Kota Tangerang Selatan sendiri, pengerjaan saluran jaringan utilitas bawah tanah sering kali menimbulkan banyak persoalan di masyarakat. Utamanya warga pengguna jalan yang mengeluhkan pekerjaan yang merusak lingkungan dan terganggunya akses lalu lintas pengendara.

Sama halnya dengan kabel-kabel jaringan utilitas yang berada di udara, yang kerap merusak keindahan kota karena menjuntai hingga mengganggu pejalan kaki, bahkan membahayakan pengendara sepeda motor.