Proyek kereta cepat, Ketua MPR sindir keadilan sosial gaya Jokowi

Merdeka.com - Rencana proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat kritikan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan. Di sela-sela memberikan orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo ke-57, Jumat (16/10), Zulkifli mempertanyakan parameter Presiden Joko Widodo soal keadilan sosial dikaitkan pembangunan akses transportasi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini membandingkan dengan keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembatalan proyek jembatan Selat Sunda karena alasan keadilan sosial, tetapi malah memilih membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Pak Jokowi dulu membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda sesaat setelah menjabat. Alasannya tidak sesuai dengan keadilan sosial. Saat ini pemerintah merancang pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung, sementara daerah lain masih kesulitan akses transportasi. Ini letak keadilannya sosialnya di mana?" kata Zulkifli.

Alasan pemerintah menyatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kerjasama antara dua pihak swasta, sehingga harus disetujui. Namun, Zulkifli mengingatkan supaya Presiden Jokowi konsisten dengan ucapannya, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh warga Indonesia.

"Sehingga asas-asas di dalam setiap sila di dalam Pancasila benar-benar bisa menjadi landasan dalam bernegara," ujar Zulkifli.