Proyek monorail Jokowi dulu gagal, akankah LRT bernasib sama?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan peletakan batu pertama atau ground breaking proyek light rail transit (LRT). Proyek ini merupakan salah satu moda transportasi massa terpadu yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Meski begitu, muncul kekhawatiran, LRT akan bernasib seperti proyek monorail yang pernah dijanjikan Jokowi akan tuntas saat menjadi gubernur DKI Jakarta, namun kenyataannya mangkrak.

Sebelum melakukan peresmian LRT, Jokowi terlebih dahulu menerbitkan tiga peraturan presiden (Perpres) sebagai payung hukum proyek ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, dalam perpres itu diatur untuk jalur luar yang terintegrasi dengan Jakarta akan dikerjakan PT Adhi Karya. Kemudian, dengan dimulainya proyek ini maka harus dibentuk badan penyelenggara transportasi jabodetabek.

"Yang ketiga berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan gubernur, agar LRT yang dari luar yang kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta, dapat dikoordinasikan dengan baik," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana, Jakarta, Rabu (2/9).

Soal masuknya Adhi Karya di proyek ini, Pramono menegaskan, tak ada yang perlu dipersoalkan meski Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat tak setuju. Sebelumnya, Ahok khawatir proyek ini akan bernasib seperti monorail.

"Yang luar DKI, diberikan tanggung jawab pada Adhi Karya. Kan ada dua, berkaitan sarana dan prasarana. Nanti kalau Adhi karya masuk wilayah DKI, maka dia juga harus menyampaikan tender seperti biasa. Dia akan jadi peserta. Tidak lagi seperti di luar dia mendapatkan privilege," pungkasnya.

LRT direncanakan memiliki 7 koridor dan akan menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta. Koridor-koridor tersebut adalah Koridor I (Kebayoran Lama-Kelapa Gading) sepanjang 21,6 km, Koridor 2 (Tanah Abang-Pulo Mas) sepanjang 17,6 km, Koridor 3 (Joglo-Tanah Abang) sepanjang 11 km, Koridor 4 (Puri Kembangan-Tanah Abang) sepanjang 9,3 km, Koridor 5 (Pesing-Kelapa Gading) sepanjang 20,7 km, Koridor 6 (Pesing-Bandara Soekarno-Hatta) sepanjang 18,5 km, dan Koridor 7 (Cempaka Putih-Ancol) sepanjang 10 km.

Saat melakukan ground breaking di kawasan TMII, Rabu (9/9) kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui jika Indonesia tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi massa. untuk itulah, proyek ini merupakan salah satu percepatan pembangunan selama masa pemerintahannya.

Menurutnya, pembicaraan pembangunan LRT sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permasalahan selama ini ialah landasan hukum pembangunan dalam bentuk peraturan presiden tak kunjung keluar. Pasalnya, perpres diperlukan karena proyek tersebut meliputi sejumlah daerah.

Saat ini, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya hanya membutuhkan waktu dua hari dalam pembuatan Perpres. "Dirut Adhi Karya bilang ini sudah dibicarakan 3 tahun lalu, akhir Desember 2012. Kini Gubernur DKI, Dirut Adhi, dan saya ketemu lagi tapi ditambah Menteri BUMN, Gubernur Jabar. Ketemu dan sepakat," ujarnya, Jakarta, Rabu (9/9).

"Kalau saya orangnya memang simpel, sudah siap semuanya, saya tanya? Sudah. Tapi kurang satu, Perpres. Beri waktu dua hari, saya buat," tambahnya. (mdk/bal)