PSBB Jawa-Bali, DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Satu Komando

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mendukung pemberlakuan PSBB di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran Covid-19. Netty mengingatkan agar kebijakan ini dilaksanakan menyeluruh oleh kepala daerah. Ia meminta supaya tidak ada lagi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jangan sampai terjadi lagi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB. Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando," ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Pemerintah diminta menerbitkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan PSBB ini. "Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Netty.

Menurut Netty, kebijakan pemerintah itu harus diikuti beberapa langkah. Kementerian Kesehatan dinilai harus menjadi leading sector menangani Covid-19.

"Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19," ujarnya.

Pemerintah diminta untuk menurunkan tingkat positif kasus Covid-19 dengan mempermudah akses tes dengan pembiayaan terjangkau. Netty mengatakan, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada celah untuk kepentingan bisnis.

Pemerintah juga diminta menjamin perlindungan tenaga kesehatan. Netty mengatakan sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan yang gugur. "Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya," ucapnya.

Selain itu, kata Netty, pemerintah harus pastikan program vaksinasi berjalan sesuai standar operasional prosedur dan berorientasi demi membangun imunitas, bukan sarana bancakan oknum tertentu.

Netty menuturkan, pemerintah juga perlu mengelola komunikasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu kerja keras agar masyarakat disiplin protokol kesehatan dan taat aturan.

"Optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat," ucapnya.

Kemudian, bantuan sosial juga harus terus disalurkan. Netty mengingatkan supaya bansos tepat sasaran dan tidak lagi terjadi korupsi yang memalukan.

"Semoga kebijakan PSBB Jawa-Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan sekedar maju-mundur atau tarik rem- tekan gas, yang membuat kita jalan di tempat. Indonesia layak menang melawan pandemi Covid-19," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto memaparkan daftar daerah yang dibatasi di sejumlah wilayah Jawa-Bali.

Pertama, Jakarta dan sekitarnya meliputi seluruh DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

"Kemudian Banten meliputi Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek yakni Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi," kata Airlangga, Rabu (6/1).

Selanjutnya, di Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Di Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

"Di Jawa Timur yakni Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung," ujar Ketum Golkar itu.